Berita

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Supratman Segera Temui Prabowo Siapkan Perpres Kementerian Haji

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 13:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera mendorong lahirnya peraturan presiden (Perpres) terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja disepakati pemerintah dan parlemen dalam pembahasan tingkat I revisi UU Haji di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.

“Semua fraksi bersama dengan pemerintah menyetujui inisiatif dari Komisi VIII terkait revisi Undang-Undang Haji. Hal-hal yang disepakati yang paling berdasar yang pertama adalah Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah disepakati untuk dinaikkan statusnya menjadi Kementerian,” kata Supratman usai rapat bersama Komisi VIII DPR.

“Karena ini penting untuk dilakukan dalam rangka persiapan karena sekarang sudah memasuki tahapan penyelenggara Ibadah Haji untuk tahun depan, di bulan Agustus ini,” sambungnya.


Setelah adanya persetujuan dan kesepakatan antara DPR dan pemerintah tentang Kementerian Haji, Supratman menegaskan akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Perpres Kementerian Haji.
 
“Karena itu, seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang Pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umrah. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemen Pan-RB. Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya Kementerian Haji ini, akan mempermudah proses penyelenggaraan ibadah haji yang setiap tahunnya dinilai amburadul.
 
“Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti Badan Penyelenggara Haji dan Umrah yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya