Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bersama Immanuel Ebenezer atau Noel yang kerap mengklaim sebagai aktivis 98. (Foto: Instagram Noel)

Politik

Aktivis Sejati Dicatat Sejarah, Tak Perlu Deklarasi

SABTU, 23 AGUSTUS 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Seorang aktivis sejati tidak pernah merasa perlu mendeklarasikan dirinya sebagai aktivis. Sebab pada akhirnya, sejarahlah yang akan mencatat siapa yang benar-benar layak disebut aktivis.

“Menyandang predikat sebagai aktivis itu berat. Aktivis sejati tidak akan mau mendeklarasikan diri, tapi sejarah yang mencatat siapa aktivis sebenarnya,” ujar mantan tahanan politik (Tapol) era Presiden Jokowi, Dr. Yulian Paonganan atau Ongen di Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Ini cukup relevan di tengah derasnya arus politik praktis dan klaim sepihak dari kelompok yang menyebut sendiri sebagai “aktivis”.


Aktivisme, menurutnya, bukanlah sebuah gelar yang bisa dipajang atau dikapitalisasi demi kepentingan pribadi, melainkan konsekuensi dari perjuangan panjang, konsistensi, serta keberanian menghadapi risiko.

Dalam sejarah Indonesia, aktivis selalu hadir di titik-titik kritis perjalanan bangsa. Mulai dari gerakan mahasiswa era Orde Lama, perjuangan 1966, demonstrasi 1974, gerakan reformasi 1998, hingga berbagai aksi menuntut keadilan sosial di era demokrasi sekarang.

Mereka yang benar-benar terjun ke jalan, berhadapan dengan aparat, bahkan rela kehilangan kebebasan adalah wajah nyata aktivisme, bukan sekadar klaim.

Sebagai mantan tapol, Ongen memiliki pengalaman langsung bagaimana predikat “aktivis” membawa konsekuensi berat. Ia pernah merasakan kurungan karena sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah di masa Presiden Jokowi.

Pengalaman itu meneguhkan pandangannya bahwa aktivisme sejati selalu dibayar mahal dengan pengorbanan kebebasan, rasa aman, bahkan masa depan.

Ongen menolak narasi aktivisme yang hanya berhenti pada pencitraan. Baginya, perjuangan seorang aktivis selalu tercatat, sekalipun ia sendiri tidak mengklaimnya. Sejarah dan masyarakatlah yang menilai.

Hal ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap fenomena yang kini marak, munculnya “aktivis instan” atau “aktivis deklaratif” yang hanya mengandalkan panggung politik atau media sosial untuk menyebut dirinya aktivis.

Contoh paling mutakhir adalah mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, yang selama ini lantang mengklaim dirinya sebagai bagian dari “aktivis 98”.

Noel menempatkan diri seolah pejuang reformasi. Namun ironisnya, kini ia justru terjerat kasus dugaan korupsi. Noel diduga terlibat dalam praktik perampokan uang negara, sebuah ironi yang mencoreng nama besar gerakan mahasiswa 1998.

Fenomena Noel menunjukkan bahwa klaim sebagai aktivis tidak menjamin integritas seseorang. Label “aktivis 98” yang sering ia gunakan ternyata justru runtuh ketika berhadapan dengan kenyataan hukum.

Bagi Ongen, hal ini menegaskan bahwa sejarah dan publiklah yang berhak menilai, bukan klaim sepihak.

Sebaliknya, menilik sejarah, banyak tokoh besar bangsa yang awalnya muncul dari gerakan aktivisme. Soe Hok Gie misalnya, tidak pernah mendeklarasikan dirinya aktivis, namun catatan sejarah mengenangnya sebagai simbol perlawanan mahasiswa terhadap ketidakadilan.

"Aktivis sejati tidak pernah perlu menegaskan dirinya. Jejak langkah, keberanian, dan konsistensi mereka akan abadi dalam catatan sejarah bangsa," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya