Walkot Palembang Restui Pengusutan Dugaan Korupsi di Dinas Perkimtim

Walikota Palembang Ratu Dewa mendukung pengusutan dugaan korupsi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (Perkimtim) dan Pertanahan Kota Palembang, dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun 2024, yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar.

Kejaksaan Negeri Palembang (Kejari Palembang) telah menaikan kasus ini ke tahap penyidikan.

"Kejari Palembang yang melakukan proses penggeledahan, sejauh ini tidak ada hambatan. Kita tetap berkoordinasi baik dengan Pak Walikota dan seluruh jajaran di bawahnya," kata Kepala Kejari Palembang Hutamrin saat dihubungi RMOL, Sabtu 23 Agustus 2025.

Kasus ini bermula saat penyidik Kejari Palembang menerima informasi soal adanya dugaan korupsi.

"Jadi penyidikan baru terbit pada Jumat 15 Agustus 2025 yang lalu, dan kemarin hari Selasa 19 Agustus 2025 baru melakukan penggeledahan," kata Hutamrin.

Saat yang bersamaan, Kejari Palembang juga telah memeriksa saksi-saksi dalam tahap penyelidikan. Hutamrin tidak membantah bila saksi yang diperiksa di tahap penyelidikan juga bakal diperiksa di tahap penyidikan.

"Saksi-saksi dalam proses penyelidikan sudah sekitar 30 saksi," kata Hutamrin.

Teranyar, Kejari juga menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang dan Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

Modus dugaan korupsi terjadi saat nilai kontrak proyek Rp2.556.322.000. Ada kejanggalan dalam pelaksanaannya. Padahal, dana tersebut menggunakan dana APBD Kota Palembang tahun 2024.

Kejari mencium dugaan korupsi terjadi pada anggaran belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim Dinas Perkimtan Kota Palembang tahun anggaran 2024.

"Terindikasi ada kegiatan fiktif dan kurang volume pengadaan belanja bahan-bahan bangunan Waskim Dinas Perkimtan tahun anggaran 2024," kata Hutamrin.