Belanda Tak Mau Jatuhkan Sanksi untuk Israel, Menlu Mundur

Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, mengundurkan diri pada Jumat, 23 Agustus 2025, setelah gagal mendapatkan dukungan kabinet untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Israel atas serangan militernya di Gaza.

Veldkamp, politisi dari partai New Social Contract (Kontrak Sosial Baru) yang berhaluan kanan-tengah, mengaku tidak bisa mencapai kesepakatan soal “tindakan yang berarti” terhadap Israel. Menurutnya, usulannya berulang kali ditolak rekan-rekannya di kabinet.

Salah satu upayanya adalah melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, karena dinilai memicu kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Ia juga mencabut tiga izin ekspor komponen kapal angkatan laut ke Israel, dengan alasan “kondisi memburuk di Gaza” dan risiko penyalahgunaan teknologi.

“Saya melihat langsung apa yang terjadi di Gaza, serangan di Kota Gaza, dan keputusan soal pembangunan permukiman E1 yang disengketakan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur,” kata Veldkamp, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu 23 Agustus 2025.

Kepergian Veldkamp membuat Belanda sementara tak memiliki menteri luar negeri, padahal Uni Eropa sedang sibuk mencari jaminan keamanan untuk Ukraina dan membahas tarif perdagangan dengan AS.

Tak hanya itu, seluruh menteri dan sekretaris negara dari partai New Social Contract juga mundur sebagai bentuk solidaritas terhadap Veldkamp, membuat posisi kabinet makin goyah.

Meskipun Veldkamp mendorong pembatasan, Belanda sebenarnya masih mendukung rantai pasokan jet tempur F-35 milik Israel. Penelitian Gerakan Pemuda Palestina pada Juni lalu menemukan bahwa kapal pembawa komponen F-35 sering berlabuh di Pelabuhan Rotterdam, yang dikelola perusahaan pelayaran Denmark, Maersk.

Jet F-35 Israel digunakan dalam serangan udara di Gaza yang menghancurkan sebagian besar wilayah dan menewaskan lebih dari 62.000 orang sejak Oktober 2023.

Awal pekan ini, Belanda bersama 20 negara lain juga mengecam keputusan Israel memperluas permukiman besar di Tepi Barat. Mereka menyebut kebijakan itu tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional.