Berita

Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel bersama 10 orang tersangka pemerasan lainnya. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Publika

Noel, Luka Moral Reformasi dan Jebakan Rubinstein Kekuasaan

OLEH: AGUNG NUGROHO*
SABTU, 23 AGUSTUS 2025 | 06:37 WIB

KEGIATAN operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa dibaca hanya sebagai kasus hukum. 

OTT Noel menyentuh sesuatu yang lebih dalam: luka moral reformasi. Aktivis 1998 yang dahulu berdiri di garis depan melawan rezim otoritarian kini justru terseret dugaan gratifikasi. 

Ironi ini memperlihatkan bahwa reformasi tidak hanya meninggalkan warisan kebebasan politik, tetapi juga jebakan baru di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri.


Dalam permainan catur, ada jebakan klasik yang dikenal sebagai jebakan Rubinstein dalam pembukaan Gambit Ratu. Pada posisi tertentu, putih sengaja “mengorbankan” pion untuk memancing hitam. Lawan yang tergoda mengambil pion itu merasa mendapatkan keuntungan. 

Namun langkah itu justru membuka ruang serangan balik: hitam kehilangan keseimbangan, bahkan bisa kehilangan partai. Intinya, apa yang tampak sebagai keuntungan instan justru adalah awal kehancuran.

Politik pasca reformasi bekerja dengan logika yang mirip. Banyak aktivis yang dulu mengusung moralitas perlawanan akhirnya masuk ke dalam lingkar kekuasaan. 

Di sana, “pion-pion gratis” tampak bertebaran: jabatan strategis, akses ekonomi, dan kedekatan dengan elite. Godaan ini seolah memberi keuntungan, tetapi sebenarnya menyimpan perangkap. Begitu tergoda, jebakan struktural kekuasaan bekerja: mereka rentan terhadap kooptasi, korupsi, hingga kriminalisasi.

Dalam teori gerakan sosial, kondisi ini dikenal sebagai kooptasi. Negara atau rezim yang berkuasa sering menarik aktivis masuk ke dalam struktur, bukan untuk memperkuat agenda perubahan, tetapi untuk melemahkan basis moral dan politik mereka. 

Aktivis yang dulu bersuara kritis berubah menjadi bagian dari sistem yang pernah mereka lawan. Mereka tampak mendapat posisi, tetapi sesungguhnya kehilangan otonomi. Sama seperti bidak hitam dalam jebakan Rubinstein: tergoda mengambil pion, tetapi justru kehilangan kendali permainan.

Kasus Noel menggambarkan dengan gamblang bagaimana jebakan itu bekerja. Posisi Wamenaker membuatnya seakan berada di papan yang lebih tinggi, dengan akses dan legitimasi politik. 

Namun, dugaan gratifikasi yang menyeretnya adalah langkah salah yang membuat seluruh reputasi runtuh. Reformasi, yang dulu melahirkan harapan moral baru, kini harus menanggung luka ketika salah satu anak kandungnya justru terperangkap dalam logika lama kekuasaan.

Namun, tidak semua aktivis yang masuk ke dalam kekuasaan harus berakhir dengan kehilangan otonomi. Ada cara untuk menghindari jebakan Rubinstein politik ini. 

Pertama, menjaga akar gerakan sosial: aktivis yang masuk struktur harus tetap terhubung dengan basis masyarakat sipil yang dulu mereka bela, bukan sekadar melebur ke dalam birokrasi. 

Kedua, membawa agenda jelas: jabatan bukan sekadar posisi, tetapi sarana untuk memperjuangkan program yang konkret bagi rakyat. Tanpa agenda, jabatan hanya jadi pion kosong. 

Ketiga, membangun mekanisme akuntabilitas personal, baik melalui transparansi publik maupun kritik internal dari gerakan yang tetap hidup di luar kekuasaan.

Jika tiga hal ini dijaga, aktivis tidak perlu kehilangan otonomi. Mereka bisa tetap menjadi bagian dari kekuasaan tanpa larut dalam arusnya. 

Sama seperti dalam catur, kekuatan sejati bukanlah tergoda pion instan, melainkan kemampuan membaca jebakan dan memilih langkah yang lebih strategis. 

Reformasi hanya akan menemukan artinya kembali jika para aktivis yang masuk ke struktur negara bisa membuktikan bahwa kekuasaan bukan jebakan, tetapi ruang baru untuk memperjuangkan cita-cita perubahan.


*Penulis adalah Direktur Jakarta Institut


*) Ide tulisan terpercik dari status Hendrajit


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya