Berita

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. (Foto: Humas Kemenko Polkam)

Politik

Budi Gunawan: Sekolah Rakyat Investasi Indonesia Emas 2045

SABTU, 23 AGUSTUS 2025 | 06:04 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan ekonomi. 

Artinya, kata Budi Gunawan, negara hadir menjamin pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas hingga ke pelosok, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Budi Gunawan menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat terintegrasi dengan peningkatan kualitas guru, lalu penguatan kurikulum kebangsaan, serta dukungan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis dan Susu Gratis.


“Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045," kata Budi Gunawan melalui keterangan resmi yang diterima redaksi pada Sabtu 23 Agustus 2025.

Secara spesifik, Budi Gunawan mengakui tantangan dunia pendidikan di masa mendatang semakin berat. Hal ini harus diimbangi dengan pemerataan sistem pendidikan ke seluruh Indonesia serta kemajuan teknologi, dan tenaga pengajar.

"Sekolah Rakyat hadir untuk memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Para guru adalah garda terdepan dalam menanamkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi penerus,” kata Budi Gunawan.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan 2.221 guru dan 154 kepala Sekolah Rakyat di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada lintas kementerian yang telah berhasil mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat sejak diresmikan pada 14 Juli 2025 lalu. 

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan menambah 65 Sekolah Rakyat lagi yang rencananya mulai beroperasi pada September 2025.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya