Kekuasaan Harus Dibatasi Agar Tak Jadi Lahan Korupsi

Politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman, menegaskan bahwa korupsi tidak bisa dilepaskan dari persoalan kekuasaan. 

Menurutnya, ada hukum besi (iron law) dalam politik yang menyebutkan bahwa kekuasaan cenderung membawa pada praktik korupsi.

“Korupsi itu berkaitan dengan kekuasaan. Makanya the iron law of power itu adalah ia cenderung korup,” ujar Benny lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025. 

Benny menekankan, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi alat penyalahgunaan, maka harus ada pembatasan dan pengawasan yang ketat dari hukum. 

“Bukan sebaliknya hukum malah diawasi dan diperalat kekuasaan,” tegasnya.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu pengawasan hukum yang kuat menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan pada relnya, sekaligus mencegah lahirnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.

Pernyataan Benny ini menyusul terjaringnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosok yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diapresiasi banyak pihak.