Massa Aliansi Remaja Indonesia Bersatu (Ajaib) gelar demo di KPK (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Aliansi Remaja Indonesia Bersatu (Ajaib) menuntut reformasi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Ajaib juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan secara bersih dan berpihak pada masyarakat.
Hal itu disampaikan puluhan orang saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Ketua Koordinator Aksi Ajaib, Firli, mengatakan, unjuk rasa digelar sebagai bentuk kekecewaan atas lemahnya kinerja BGN, serta gagalnya dalam menjalankan mandat untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
"Persoalan di tubuh BGN tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan menyangkut integritas lembaga negara dalam memenuhi hak dasar rakyat," kata Firli dalam keterangan yang diterima
RMOL di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.
Firli membeberkan, setidaknya ada lima persoalan mendasar yang melatarbelakangi kritik terhadap BGN.
Pertama, lambannya respons terhadap kasus gizi buruk dan distribusi makanan. Contohnya, kasus temuan makanan bercampur belatung yang diberikan kepada siswa di daerah terpencil. Hal itu dianggap sebagai kegagalan sistem pengawasan.
Kedua, birokrasi BGN dinilai kaku dan menghambat kolaborasi dengan pihak swasta, LSM, maupun komunitas lokal.
Salah satunya pengajuan dapur sehat di Sorong, Papua Barat Daya, yang ditolak meski di lapangan belum tersedia dapur sesuai standar.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas lembaga dinilai nyaris absen. Publik tidak memiliki akses terhadap data jumlah dapur sehat, kondisi gizi terkini, maupun penggunaan anggaran.
Kondisi ini kata Firli, memunculkan dugaan pemborosan hingga potensi penyalahgunaan dana.
Keempat, struktur organisasi BGN yang dipimpin Prof Dadan Hidayana dinilai terlalu didominasi purnawirawan TNI-Polri.
Menurut Ajaib, posisi strategis semestinya diisi profesional di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, bukan ditata dengan pola militeristik.
Kelima, mekanisme verifikasi dapur gizi disebut manipulatif dan tidak fair, sehingga menghambat percepatan program dapur makanan bergizi, dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Dalam aksinya, Ajaib menuntut reformasi total di tubuh BGN, mulai dari percepatan respons lapangan, pembenahan distribusi, keterbukaan data, hingga evaluasi menyeluruh terhadap personel dan tata kelola.
Firli juga mendesak KPK turun tangan memeriksa BGN untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan secara bersih dan berpihak pada masyarakat.
"BGN jangan sampai hanya jadi macan kertas. Besar dalam struktur, tapi lemah dalam aksi. Generasi bangsa berhak mendapatkan gizi yang layak, dan itu tidak bisa ditawar," pungkas Firli.
