Berita

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. (Foto: Wikipedia)

Politik

Profil Bupati Bone, Adik Mentan Amran Sulaiman yang Naikkan PBB hingga 300 Persen

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 10:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Nama Bupati Bone, Sulawesi Selatan, Andi Asman Sulaiman tengah jadi sorotan usai kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300 persen memicu demonstrasi besar-besaran di daerahnya. 

Aksi unjuk rasa yang digelar Selasa, 19 Agustus 2025, di depan Kantor Bupati Bone itu bahkan berujung ricuh lantaran massa tak berhasil bertemu langsung dengan Bupati Andi Asman maupun wakilnya, Andi Akmal Pasluddin.

Andi Asman sendiri bukan sosok baru di birokrasi. Lahir di Bone, 4 Juni 1978, ia menghabiskan masa kecil dan sekolah di tanah kelahirannya sebelum melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dan Magister Manajemen (M.M.). Ia juga dikenal sebagai adik kandung Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.


Kariernya dimulai dari bawah, sebagai CPNS di Kabupaten Soppeng pada 2003. Dari sana ia meniti tangga birokrasi menjadi lurah, camat, hingga kepala dinas di berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan hingga hortikultura dan perkebunan.

Lompatan besar Andi Asman terjadi pada Pilkada Bone 2024. Berpasangan dengan Andi Akmal Pasluddin, keduanya diusung koalisi besar Partai Nasdem, PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, Perindo, PBB, PSI, dan Partai Gelora. 

Pasangan ini meraih kemenangan telak dengan 199.954 suara, mengungguli dua rivalnya. Pada 20 Februari 2025, ia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai Bupati Bone periode 2025–2030.

Namun, kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga tiga kali lipat di awal masa jabatannya kini menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Publik menunggu bagaimana langkah Andi Asman merespons gejolak di tengah masyarakat sekaligus menjaga legitimasi politik yang baru saja ia raih.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya