Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Bisnis

Kereta Cepat Whoosh Bikin Tekor KAI

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 09:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh hingga semester I 2025 dilaporkan mencatatkan kerugian besar dan membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, mengungkap, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per Juni 2025, KAI menanggung rugi Rp951,48 miliar dari kepemilikan saham mayoritasnya di konsorsium pengelola Whoosh, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), di mana KAI memiliki 58,53 persen saham.

“Jika digabungkan dengan semester II 2024, kerugian yang ditanggung KAI dari proyek Whoosh sudah mencapai Rp1,9 triliun dalam setahun terakhir. Sementara sepanjang tahun kalender 2024, total kerugian bahkan menembus Rp2,69 triliun,” jelas Handi lewat keterangan resminya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.


Menurutnya, KAI telah menanggung beban kerugian sejak Kereta Cepat Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023. 
Tingginya biaya investasi dan operasional belum mampu ditutup oleh kontribusi pendapatan dari tiket.

Adapun total investasi proyek Kereta Cepat Whoosh tercatat sebesar US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS), termasuk tambahan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau Rp19,42 triliun.

Handi menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah agar proyek ini dapat memenuhi nilai ekonomi yang berkelanjutan. 

Ia menilai pengembangan Whoosh harus dilakukan secara terintegrasi dengan jaringan transportasi lain untuk meningkatkan konektivitas.

"Optimalisasi jaringan transportasi harus dilakukan untuk menciptakan keterhubungan antarmoda, terutama akses menuju kereta cepat," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menambah sumber penerimaan di luar tiket, misalnya melalui pengembangan kawasan berbasis transit atau layanan komersial lain yang bisa menghasilkan.

Handi mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penumpang pasti akan dibarengi dengan naiknya frekuensi operasi. Hal itu berimplikasi pada kenaikan biaya operasional dan perawatan. 

“Karena itu, sangat penting agar biaya operasional dan penerimaan bisa dijaga tetap seimbang,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya