Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Bisnis

Kereta Cepat Whoosh Bikin Tekor KAI

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 09:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh hingga semester I 2025 dilaporkan mencatatkan kerugian besar dan membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, mengungkap, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per Juni 2025, KAI menanggung rugi Rp951,48 miliar dari kepemilikan saham mayoritasnya di konsorsium pengelola Whoosh, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), di mana KAI memiliki 58,53 persen saham.

“Jika digabungkan dengan semester II 2024, kerugian yang ditanggung KAI dari proyek Whoosh sudah mencapai Rp1,9 triliun dalam setahun terakhir. Sementara sepanjang tahun kalender 2024, total kerugian bahkan menembus Rp2,69 triliun,” jelas Handi lewat keterangan resminya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.


Menurutnya, KAI telah menanggung beban kerugian sejak Kereta Cepat Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023. 
Tingginya biaya investasi dan operasional belum mampu ditutup oleh kontribusi pendapatan dari tiket.

Adapun total investasi proyek Kereta Cepat Whoosh tercatat sebesar US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS), termasuk tambahan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau Rp19,42 triliun.

Handi menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah agar proyek ini dapat memenuhi nilai ekonomi yang berkelanjutan. 

Ia menilai pengembangan Whoosh harus dilakukan secara terintegrasi dengan jaringan transportasi lain untuk meningkatkan konektivitas.

"Optimalisasi jaringan transportasi harus dilakukan untuk menciptakan keterhubungan antarmoda, terutama akses menuju kereta cepat," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menambah sumber penerimaan di luar tiket, misalnya melalui pengembangan kawasan berbasis transit atau layanan komersial lain yang bisa menghasilkan.

Handi mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penumpang pasti akan dibarengi dengan naiknya frekuensi operasi. Hal itu berimplikasi pada kenaikan biaya operasional dan perawatan. 

“Karena itu, sangat penting agar biaya operasional dan penerimaan bisa dijaga tetap seimbang,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya