Berita

Peserta Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Memajukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Pendidikan dan Penyelenggaraan Negara” yang digelar di Rich Hotel, Yogyakarta, Kamis, 21 Agustus 2025. (Foto: Kemenko Polkam)

Politik

Menko Polkam Budi Gunawan:

Internalisasi Pancasila Perlu Sinergi Lintas Sektor

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 06:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. 

Arahan Menko Polkam tersebut disampaikan Deputi III Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Memajukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Pendidikan dan Penyelenggaraan Negara” yang digelar di Rich Hotel, Yogyakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

“Internalisasi Pancasila tidak dapat dilakukan parsial. Perlu sinergi lintas sektor, baik melalui dunia pendidikan maupun tata kelola pemerintahan. Ini adalah pekerjaan besar kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Menko Polkam dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.


BG akrab disapa menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita RPJMN 2025–2029, khususnya cita pertama berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila.

Visi tersebut telah menempatkan penguatan Pancasila sebagai prioritas nasional. Sehingga internalisasi dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan serta penguatan etika dan kapasitas ASN dan pejabat publik.

Melalui forum ini, Menko Polkam juga menegaskan bahwa internalisasi Pancasila merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia.

“Dengan sinergi yang kuat, nilai-nilai Pancasila akan menjadi fondasi kokoh persatuan bangsa, menumbuhkan kohesi sosial, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju, inklusif, dan berkeadaban,” pungkasnya.

Forum ini dihadiri sekitar 250 peserta dari unsur kementerian/lembaga, Forkopimda, OPD se-DIY, TNI/Polri, civitas akademika, organisasi masyarakat, forum kebangsaan, dan media massa. 

Forum tersebut turut menghadirkan narasumber nasional, yakni Hamdan Hamedan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan), Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D (Kepala Pusat Studi Pancasila UGM), Toto Purbiyanto, S.Kom., M.Ti (Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP), serta Lilik Andi Aryanto, S.IP, MM (Kepala Kesbangpol DIY). 

Peserta forum juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis, mulai dari usulan FKUB DIY untuk menghidupkan kembali program P4 dan BP7, masukan Forum Bhinneka Tunggal Ika mengenai strategi internalisasi Pancasila di kalangan pemuda, hingga dorongan Kemenpora untuk menyusun indikator nasional implementasi Pancasila dengan DIY sebagai provinsi teladan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya