Berita

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis, 8 Mei 2025.(Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Noel Bikin Porak-poranda Citra Pemerintahan Prabowo

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 00:12 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa merusak citra Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, Noel yang juga ketua kelompok relawan Presiden ke-7 Joko Widodo yang bernama kelompok Jokowi Mania (JoMan) ditangkap saat pemerintah sedang gencar melakukan perubahan dalam menyambut satu tahun kepemimpinan Prabowo.

"Ini bagian dari meruntuhkan citra Pemerintah Prabowo. Ini merusak! (Ini) perusakan dari dalam dan memporak-porandakan citra kabinet," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Jakarta pada Kamis, 21 Agustus 2025.


Secara konkret, peristiwa OTT Noel bisa merusak kerja-kerja pemerintahan dalam memperbaiki segi ekonomi.

"Sehingga problematika ekonomi tidak berjalan, hanya jalan ditempat karena OTT ini 'nila setitik rusak susu sebelanga' yang artinya satu kesalahan kecil dapat merusak atau menghilangkan kebaikan yang lebih besar," jelasnya.

Di sisi lain, hampir setahun pemerintahan Prabowo saat ini selalu tancap gas merealisasikan seluruh program kampanyenya. Alhasil, ulah Noel ini menjadi duri dalam daging yang melunturkan kepercayaan rakyat ke kabinet Prabowo.

Sejak Rabu malam, 20 Agustus 2025 hingga Kamis, 21 Agustus 2025, KPK mengamankan Wamenaker Noel, serta 13 orang pejabat dan ASN Kemnaker.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, dalam kegiatan ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dan kendaraan.

"Ada uang, ada puluhan mobil dan motor Ducati," kata Fitroh kepada RMOL saat membeberkan barang bukti yang diamankan, Kamis siang, 21 Agustus 2025.

Fitroh menyebut bahwa Noel diduga terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya