Berita

Ketua Umum Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni. (Foto: Dok Pribadi)

Hukum

PB KAMI:

Usut Tuntas Legislator DPR Korupsi CSR BI

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 19:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera bertindak tegas terhadap Legislator DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) jika sudah cukup bukti melakukan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI.

Demikian dikatakan Ketua Umum Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

"Kami mendukung penuh KPK dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kami minta kasus ini diusut tuntas secepatnya," kata Sulthoni.


Sultoni menjelaskan, KPK telah menetapkan dua anggota DPR dari Komisi XI periode 2019-2024, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dalam kasus dugaan gratifikasi serta pencucian uang terkait penyaluran dana CSR BI.

"Keduanya masih belum juga ditangkap atau ditahan. Padahal dugaan nilai gratifikasi yang diterima nilainya juga fantastis. Kerugian negara ditaksir mencapai triliunan rupiah karena juga diduga melibatkan 44 politisi Senayan yang turut kebagian uang haram itu," kata Sultoni.

Sultoni memastikan, dana CSR BI adalah dana publik yang harus ada transparansi dan akuntabilitas penuh. Untuk itu, KPK harus berani menindak sampai tuntas, jangan memilih-milih.

"Kami akan melakukan aksi besar-besaran bersama organisasi kepemudaan di depan Gedung DPR, BI, dan KPK untuk mendukung pemberantasan korupsi tanpa kompromi," kata Sultoni.

Ia menilai, lambannya eksekusi yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus ini justru menguatkan adanya dugaan kekuatan politik melakukan intervensi karena melibatkan banyak Legislator DPR RI.

"Semestinya KPK dalam kasus ini menunjukkan tajinya sebagai lembaga antirasuah yang tidak bisa diintervensi. Kalau KPK takut dengan kekuatan-kekuatan tertentu dalam pemberantasan KKN ya sebaiknya bubar saja," pungkas Sultoni.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya