Berita

Ketua Umum Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni. (Foto: Dok Pribadi)

Hukum

PB KAMI:

Usut Tuntas Legislator DPR Korupsi CSR BI

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 19:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera bertindak tegas terhadap Legislator DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) jika sudah cukup bukti melakukan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI.

Demikian dikatakan Ketua Umum Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

"Kami mendukung penuh KPK dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kami minta kasus ini diusut tuntas secepatnya," kata Sulthoni.


Sultoni menjelaskan, KPK telah menetapkan dua anggota DPR dari Komisi XI periode 2019-2024, yakni Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dalam kasus dugaan gratifikasi serta pencucian uang terkait penyaluran dana CSR BI.

"Keduanya masih belum juga ditangkap atau ditahan. Padahal dugaan nilai gratifikasi yang diterima nilainya juga fantastis. Kerugian negara ditaksir mencapai triliunan rupiah karena juga diduga melibatkan 44 politisi Senayan yang turut kebagian uang haram itu," kata Sultoni.

Sultoni memastikan, dana CSR BI adalah dana publik yang harus ada transparansi dan akuntabilitas penuh. Untuk itu, KPK harus berani menindak sampai tuntas, jangan memilih-milih.

"Kami akan melakukan aksi besar-besaran bersama organisasi kepemudaan di depan Gedung DPR, BI, dan KPK untuk mendukung pemberantasan korupsi tanpa kompromi," kata Sultoni.

Ia menilai, lambannya eksekusi yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus ini justru menguatkan adanya dugaan kekuatan politik melakukan intervensi karena melibatkan banyak Legislator DPR RI.

"Semestinya KPK dalam kasus ini menunjukkan tajinya sebagai lembaga antirasuah yang tidak bisa diintervensi. Kalau KPK takut dengan kekuatan-kekuatan tertentu dalam pemberantasan KKN ya sebaiknya bubar saja," pungkas Sultoni.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya