Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

OTT Wamenaker Noel Buktikan Rumor Pengusaha Ngeluh Didatangi Pihak Tertentu

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 13:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), direspons Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Meski begitu, Deddy menolak berkomentar banyak sebelum ada  keputusan resmi KPK mengenai OTT Noel. 

“Kita tunggu dulu lah perkembangan kasusnya dan penjelasan KPK, terlalu pagi untuk komentar,” ujar Deddy kepada RMOL sesaat lalu, Kamis 21 Agustus 2025. 


Deddy mengaku sudah lama terdengar rumor bahwa para pengusaha mengeluh terkait perusahaannya yang didatangi oleh pihak-pihak tertentu.

“Kalau sekarang KPK melakukan OTT itu hanya membuktikan bahwa rumor yang selama ini beredar memang benar,” kata Legislator PDIP ini. 

“Kita tunggu saja info lebih lengkap dari KPK,” imbuhnya. 

Diberitakan RMOL, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Benar (melakukan OTT terhadap Noel). Pemerasan (terhadap) perusahaan-perusahaan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada RMOL, Kamis siang, 21 Agustus 2025.

OTT yang menjerat ketua kelompok relawan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang bernama kelompok Jokowi Mania (JoMan) ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya