Berita

Ilustrasi Petugas Dishub Mengatur Lalu Lintas. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Penempatan Petugas Kunci Urai Macet di TB Simatupang

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 10:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kemacetan yang kerap terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, disorot pimpinan Dewan Kebon Sirih Khoirudin.

Ketua DPRD menilai, masalah ini muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami berusaha keras untuk membuat nyaman para pengguna jalan di TB Simatupang. Tapi memang volume kendaraan dengan luas jalan itu tidak sebanding. Makanya, begitu ada perbaikan, masyarakat jadi sangat terganggu," jelas Khoirudin, lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.


Menurutnya, kemacetan tidak hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar. 

Sebab itu, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

Menurutnya, salah satu hal yang paling mendesak adalah kehadiran petugas di lapangan. Khoirudin mendorong agar aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif. Namun, ia mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

Ditambahkan Khoirudin, langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan. Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya