Berita

Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo. (Foto: Dispen Kolinlamil)

Pertahanan

Laksda Krisno Emban Amanah Baru Pimpin Pertahanan Laut di Timur Indonesia

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 05:07 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sebanyak 414 perwira TNI dimutasi melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 1102/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025. Mereka yang berpindah jabatan terdiri dari 200 Pati TNI AD, 130 Pati TNI AL, dan 84 Pati TNI AU. 

Demikian informasi yang disebarkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Salah satu jabatan yang dilakukan rotasi adalah Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III yang kini dijabat oleh Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo. Ia menggantikan Laksda TNI Hersan yang naik menjadi laksamana madya (bintang tiga TNI AL) dengan menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI.


Sebelumnya, Laksda Krisno menjabat sebagai Pangkolinlamil yang bermarkas di Tanjung Priok, Jakarta. Lulusan AAL 1994 tersebut kini memegang amanah baru dalam memimpin pertahanan laut di perairan timur Indonesia yang meliputi wilayah Maluku dan Papua dengan bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya.

Jabatan ini sangat strategis karena menyangkut kedaulatan laut Indonesia yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, perairan Australia, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste.

Wilayah ini juga meliputi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang merupakan jalur perdagangan internasional. Selanjutnya masalah pelanggaran hukum seperti IUU Fishing, penyelundupan, peredaran narkoba, dan TPPO juga tergolong rentan di wilayah ini.

Belum lagi ditambah ancaman kelompok separatis di Papua turut menambah tugas berat Laksda Krisno. 

Sejak lulus dari Bumimoro, pria kelahiran 12 Oktober 1972 ini telah malang melintang dalam berbagai penugasan strategis di TNI AL. 

Di antaranya pernah menjabat Wadankolat Koarmatim, Kadepstra Seskoal, Danguspurla Koarmada I dan Waasrena KSAL. Ia juga pernah menjadi Komandan KRI Fatahillah-361 dan KRI Sultan Iskandar Muda-367.  

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya