Berita

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Misbakhun: Hilirisasi adalah Kunci Kedaulatan Ekonomi

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 00:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan keharusan strategis. Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi ketergantungan pada impor. 

“Hilirisasi adalah kunci kedaulatan ekonomi kita. Setiap nikel, bauksit, atau sawit yang diolah di dalam negeri adalah langkah nyata menuju kemandirian bangsa. Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mendukung, serta insentif yang menarik bagi pelaku industri agar target ini tercapai secara efektif,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.

Legislator Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya sektor pariwisata dan UMKM sebagai penopang utama ekonomi kerakyatan. 


Ia menjelaskan kedua sektor ini terbukti tangguh, mampu menyerap tenaga kerja besar, serta memberi dampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat, Misbakhun optimistis Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menata fondasi ekonomi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Pariwisata dan UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memberi dukungan penuh, bukan hanya pembiayaan, tetapi juga pelatihan, digitalisasi, dan akses pasar,” ungkap dia.
 
Mantan Anggota Pansus Century ini menilai, keberhasilan ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, serta kerja keras pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah perlu lebih agresif mendorong transformasi struktural melalui penguatan pilar-pilar ekonomi yang memiliki efek pengganda tinggi dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya