PM Yordania Jafar Hassan (Foto: Roya News)
Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Yordania, Jafar Hassan menegaskan bahwa visi “Greater Israel” yang digaungkan oleh politisi sayap kanan Israel hanyalah sebuah ilusi.
Menurutnya, Israel justru semakin terisolasi karena kebijakan ekstremis yang dijalankannya.
“Kami mendengar visi dan usulan yang menyiratkan perang tanpa akhir, seperti ilusi Greater Israel yang dipelihara oleh politisi ekstremis di Israel,” kata Hassan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Amman, sebagaimana dikutip kantor berita resmi Petra, Rabu, 20 Agustus 2025.
Hassan menambahkan bahwa realitas di lapangan menunjukkan Israel kini terkepung akibat kebijakan yang hanya memperdalam kebencian.
"Seluruh kenyataan mengarah pada kebijakan yang menimbulkan kebencian dan dendam akibat pembantaian yang terus berlangsung. Rakyat dunia dan kawasan tidak akan memaafkan mereka,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, juru bicara pemerintah Yordania, Mohammad al-Momani, juga menuding kelompok sayap kanan Israel telah mengancam stabilitas kawasan dan merusak prospek solusi dua negara.
Komentar ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan keterikatannya dengan gagasan Greater Israel.
Dalam wawancara pekan lalu, Netanyahu menyebut dirinya berada dalam “misi historis dan spiritual” yang diwariskan dari generasi ke generasi bangsa Yahudi.
Konsep Greater Israel merujuk pada perluasan wilayah Israel untuk mencakup Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah, Semenanjung Sinai di Mesir, bahkan sebagian wilayah Yordania.
Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina dan membuat wilayah kantong itu berada di ambang kelaparan.
Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
