Berita

Mendikdasmen Abdul Mu’ti. (Foto: Dokumentasi Menteng Institute)

Nusantara

Menteng Institute:

Tidak Benar Mendikdasmen Hanya Utamakan Sekolah Muhammadiyah

RABU, 20 AGUSTUS 2025 | 02:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah pimpinan Abdul Mu’ti dianggap telah berjalan secara inklusif dan berkeadilan untuk semua pihak.

Dengan demikian, Direktur Menteng Institute, Jumartono menilai adanya tudingan bahwa Kemendikdasmen hanya mengutamakan sekolah Muhammadiyah dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Solo tidak tepat.

“Kami mengenal baik Pak Mu’ti. Beliau saya kira adalah tokoh pemimpin yang selalu mendorong spirit inklusifitas dan keadilan. Saya kira, tuduhan bahwa pihaknya tidak melibatkan ormas selain Muhammadiyah itu tudingan yang tidak benar,” ujar Jumartono kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 19 Agustus 2025. 


Menurut dia, selama ini Kemendikdasmen selalu melibatkan seluruh lembaga mulai dari Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, hingga lembaga internasional seperti Unesco dan Unicef. 

Ia menegaskan, paradigma partisipasi semesta penting untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan. 

“Jika semua pihak dilibatkan, maka arah pendidikan nasional akan lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Sebelumnya beredar Surat bernomor 2218/C4/DM.00.02/2025 mengenai undangan kepada peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2.

Surat itu menjadi polemik karena diduga lebih mengutamakan guru-guru dari Sekolah Muhammadiyah. Surat itu lantas menjadi viral, salah satunya diungkap melalui akun Facebook pribadi Ketua PW LP Ma'arif NU Jateng, Fakhruddin Karmani. 

Kepada wartawan, Fakhrudin meminta agar Kemendikdasmen jangan diprivatisasi untuk kepentingan ormas tertentu.

“Kemendikdasmen harus hadir untuk semua anak di Indonesia. Keadilan harus menjadi spirit membangun pendidikan karena pendidikan adalah bagi semuanya sesuai amanat undang-undang,” tandas Fakhrudin di Jawa Tengah, Selasa, 19 Agustus 2025.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya