Berita

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. (Foto: RMOL/ Ahmad Satryo)

Hukum

Penerapan Pasal PSN di UU Ciptaker Rugikan Masyarakat

SELASA, 19 AGUSTUS 2025 | 20:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gugatan uji materiil sejumlah pasal terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di UU Cipta Kerja (Ciptaker), memuat sejumlah dampak yang potensi terjadi dan diduga melanggar konstitusi.

Kuasa hukum Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) selaku pendamping warga penggugat, Edy memaparkan, frasa “kemudahan dan percepatan PSN” di UU Ciptaker bersifat abstrak dan multitafsir.

"Sehingga memberi kewenangan berlebihan kepada pemerintah untuk meloloskan proyek besar tanpa mekanisme pengawasan yang memadai," ujar Edy di Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 19 Agustus 2025.


Edy menyebutkan, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

"Selain itu, ketentuan mengenai kemudahan PSN juga berimplikasi pada penyalahgunaan konsep 'kepentingan umum' yang seharusnya dimaknai secara ketat," kata Edy.

Edy mengungkapkan, praktik pasal-pasal PSN di UU Ciptaker menunjukkan bukti badan usaha mengambil alih tanah warga termasuk tanah adat, tanpa adanya perlindungan hukum yang cukup bagi masyarakat terdampak. 

"Dampaknya adalah terjadinya penggusuran paksa dan perampasan ruang hidup warga, yang bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945," kata Edy.

Selain itu, Edy menyatakan norma tersebut juga membuka jalan bagi alih fungsi lahan pangan berkelanjutan untuk kepentingan PSN, tanpa adanya mekanisme partisipasi yang bermakna maupun kompensasi yang adil bagi masyarakat. 

"Hal ini jelas mengancam hak atas pangan dan keberlanjutan pertanian, serta bertentangan dengan mandat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat serta penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Edy.

Lebih jauh lagi, Edy mengungkapkan, ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang digugat oleh para Pemohon menunjukkan adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat, dengan melemahkan fungsi pengawasan legislatif. 

"Penghapusan peran DPR dalam persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan, misalnya, menjadikan kebijakan pembangunan berskala besar sepenuhnya ditentukan oleh eksekutif, tanpa mekanisme check and balance yang semestinya dijaga dalam negara hukum demokratis," kata Edy.

"Hal ini diperparah dengan penyimpangan terhadap prinsip partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir, di mana proyek PSN tetap dapat dijalankan meskipun belum ada rencana tata ruang atau persetujuan masyarakat yang terdampak langsung," demikian Edy.

Sidang pemeriksaan perkara tersebut yang berlangsung hari ini juga memperlihatkan dimensi konkret dari permasalahan PSN, karena sejumlah korban langsung hadir di ruang sidang untuk mempertegas dampak yang mereka alami.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya