APBN 2026 Masih Hadapi Beberapa Tantangan Utama

Fraksi Golkar DPR RI menyampaikan catatan dalam pandangan umum mengenai RUU APBN 2026 dalam rapat paripurna ke-2 DPR RI masa sidang I tahun 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 19 Agustus 2025.

Anggota Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady menyampaikan Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa APBN 2026 menghadapi tantangan yang tidak mudah. 

Beberapa di antaranya, proporsi kelas menengah yang cenderung menurun, prevalensi stunting yang masih relatif tinggi, serta kontribusi industri manufaktur yang melandai dari tahun ke tahun.

“APBN 2026 merupakan kunci untuk menjawab tantangan-tantangan domestik tersebut guna mencapai trajektori pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029,” kata Hamka ketika menyampaikan pandangan umum Fraksi Gokar.

Adapun dari sisi eksternal, kata Hamka, APBN 2026 menghadapi tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian dan geopolitik global.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar sependapat dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa tantangan-tantangan ekonomi global saat ini tengah berubah menuju landscape yang lebih multipolar dari sebelumnya yang cenderung unipolar dan didikti oleh suatu kutub kekuasaan.

“Perubahan tantangan global tersebut tentu akan berdampak secara multidimensi baik secara moneter, fiskal perdagangan internasional, hingga geopolitik dan geoekonomi antar-kawasan,” kata Hamka.

Fraksi Partai Golkar berpandapat pemerintah perlu menyusun APBN 2026 secara lebih adaptif, cermat, dan antisipatif dalam menentukan asumsi makro maupun prioritas belanja negara.

“Fraksi Partai Golkar memandang ketidakpastian ekonomi global saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi,” tutup Hamka.