Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)

Politik

Ketimpangan Ekstrem Bisa Jadi Bom Waktu

SELASA, 19 AGUSTUS 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya memerangi kemiskinan diapresiasi Anggota DPD RI, Fahira Idris.

Salah satunya dengan membentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program-program Pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. 

“Pengentasan kemiskinan bukan sekadar urusan sosial, tapi investasi ekonomi dan stabilitas nasional. Indonesia Maju 2045 berdiri tegak bukan hanya karena tinggi pertumbuhan ekonominya, tapi karena setiap rakyatnya ikut tumbuh bersama,” ujar Fahira lewat keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.


Senator Jakarta ini mengungkapkan, pengentasan kemiskinan fondasi strategis menuju kemajuan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.  

Untuk itu, tidak cukup dilakukan dengan pendekatan karitatif atau bansos semata, tetapi perlu langkah struktural, sistemik, dan menyentuh akar masalahnya. 

Menurutnya ada enam terobosan yang bisa patut menjadi perhatian. Pertama, perbanyak sekolah rakyat dan afirmasi SDM. Kedua, UMKM inklusif sebagai pilar ekonomi lokal anti-kemiskinan. 

Ketiga, transformasi pekerja rentan ke sistem jaminan sosial universal. Keempat, prioritaskan intervensi gizi dan sanitasi pada 1.000 Hari Pertama. Kelima, redistribusi peluang, bukan hanya bantuan. Keenam, perkecil ketimpangan. 

Penurunan angka kemiskinan, lanjut Fahira, harus juga dibarengi penurunan rasio ketimpangan (gini ratio). Ini karena ketimpangan yang ekstrem adalah bom waktu sosial. Untuk itu, perlu ada indikator pembangunan berkeadilan di tiap daerah.

“Pemerataan infrastruktur, distribusi layanan dasar, dan fiskal daerah harus dirancang dengan kacamata equity, bukan equality,” pungkas Fahira Idris.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya