Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)

Politik

Ketimpangan Ekstrem Bisa Jadi Bom Waktu

SELASA, 19 AGUSTUS 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya memerangi kemiskinan diapresiasi Anggota DPD RI, Fahira Idris.

Salah satunya dengan membentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program-program Pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. 

“Pengentasan kemiskinan bukan sekadar urusan sosial, tapi investasi ekonomi dan stabilitas nasional. Indonesia Maju 2045 berdiri tegak bukan hanya karena tinggi pertumbuhan ekonominya, tapi karena setiap rakyatnya ikut tumbuh bersama,” ujar Fahira lewat keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.


Senator Jakarta ini mengungkapkan, pengentasan kemiskinan fondasi strategis menuju kemajuan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.  

Untuk itu, tidak cukup dilakukan dengan pendekatan karitatif atau bansos semata, tetapi perlu langkah struktural, sistemik, dan menyentuh akar masalahnya. 

Menurutnya ada enam terobosan yang bisa patut menjadi perhatian. Pertama, perbanyak sekolah rakyat dan afirmasi SDM. Kedua, UMKM inklusif sebagai pilar ekonomi lokal anti-kemiskinan. 

Ketiga, transformasi pekerja rentan ke sistem jaminan sosial universal. Keempat, prioritaskan intervensi gizi dan sanitasi pada 1.000 Hari Pertama. Kelima, redistribusi peluang, bukan hanya bantuan. Keenam, perkecil ketimpangan. 

Penurunan angka kemiskinan, lanjut Fahira, harus juga dibarengi penurunan rasio ketimpangan (gini ratio). Ini karena ketimpangan yang ekstrem adalah bom waktu sosial. Untuk itu, perlu ada indikator pembangunan berkeadilan di tiap daerah.

“Pemerataan infrastruktur, distribusi layanan dasar, dan fiskal daerah harus dirancang dengan kacamata equity, bukan equality,” pungkas Fahira Idris.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya