Negara Bagian Republik Kerahkan Ratusan Pasukan ke Washington DC

Sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Republik mengirim ratusan personel Garda Nasional ke ibu kota Amerika Serikat. 

Keputusan itu diambil menyusul perintah Presiden Donald Trump yang memfederalisasi Kepolisian Metropolitan dan menempatkan pasukan di jalan-jalan Washington D.C.

Gubernur Mississippi, Tate Reeves mengumumkan bahwa negaranya akan mengirim sekitar 200 prajurit Garda Nasional untuk memperkuat misi pengamanan di Washington D.C.

"Saya telah menyetujui pengerahan sekitar 200 prajurit Garda Nasional Mississippi ke Washington, DC, untuk mendukung upaya Presiden Trump mengembalikan hukum dan ketertiban di ibu kota negara kita,” kata Reeves, seperti dikutip dari AFP, Selasa, 19 Agustus 2025.

Selain Mississippi, negara bagian Ohio, West Virginia, dan South Carolina juga telah mengumumkan hal serupa. 

Ohio akan mengirim 150 personel, South Carolina sekitar 200, sedangkan West Virginia sekitar 350 prajurit, sebagian di antaranya telah tiba lebih awal.

Mereka akan bergabung dengan 800 anggota Garda Nasional DC yang sudah lebih dulu dimobilisasi. Tetapi, belum jelas mengapa pasukan tambahan harus datang dari negara bagian lain alih-alih memperkuat personel lokal.

Langkah ini diambil setelah Trump menegaskan operasi penegakan hukum untuk menekan tingkat kriminalitas di Washington, meskipun data resmi justru menunjukkan tren penurunan. 

Statistik kepolisian Washington mencatat kejahatan dengan kekerasan turun signifikan dari 2023 ke 2024, setelah sebelumnya sempat melonjak pasca pandemi.

Ibu kota yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat kerap dituding oleh politisi Republik sebagai wilayah yang sarat kriminalitas, masalah tunawisma, serta pengelolaan keuangan yang buruk.

Penempatan pasukan di Washington ini menyusul langkah Trump sebelumnya yang mengerahkan Garda Nasional dan Marinir ke Los Angeles untuk meredam kerusuhan akibat operasi razia imigrasi. 

Keputusan tersebut menandai pertama kalinya sejak 1965 seorang presiden AS mengerahkan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur negara bagian.