Presiden Donald Trump. (Foto: ABC News)
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) resmi menghentikan penerbitan visa kunjungan bagi warga Palestina dari Gaza.
Keputusan ini diumumkan Departemen Luar Negeri AS, setelah Washington diketahui mengeluarkan lebih dari 3.800 visa bagi pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina sepanjang tahun 2025.
Kementerian itu berdalih hanya segelintir visa medis kemanusiaan sementara yang diterbitkan dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga memastikan akan melakukan peninjauan “lengkap dan menyeluruh” terkait seluruh permohonan visa dari Gaza.
Langkah ini muncul usai Laura Loomer, aktivis sayap kanan sekaligus sekutu Presiden Donald Trump, menuding di media sosial bahwa pengungsi Palestina telah masuk ke AS pada bulan ini. Tudingan tersebut langsung memicu reaksi politik, khususnya dari Partai Republik.
Anggota DPR asal Florida, Randy Fine, menyebut kebijakan visa bagi warga Gaza sebagai risiko keamanan nasional.
Namun, kebijakan baru Trump itu menuai kecaman keras dari organisasi masyarakat sipil. Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menyebut sebagai bentuk “kekejaman yang disengaja” terhadap rakyat Palestina.
Selain itu, Organisasi Dana Bantuan Anak-Anak Palestina (PAL) menyesalkan dampaknya terhadap anak-anak Gaza. Mereka memperingatkan penghentian visa akan menghambat akses perawatan medis di AS.
“Kebijakan ini akan berdampak buruk dan tak terelakkan terhadap kemampuan kami untuk membawa anak-anak yang terluka dan sakit kritis dari Gaza ke AS guna mendapatkan perawatan medis yang menyelamatkan jiwa, misi ini sudah kami jalankan selama lebih dari 30 tahun,” tegas PAL dalam pernyataan resminya.
Sebelumnya, otoritas AS menyebut telah menerbitkan 640 visa kunjungan pada bulan Mei 2025, termasuk bagi warga Tepi Barat dan Gaza yang memegang dokumen perjalanan resmi.
Situasi Gaza sendiri kian memburuk akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 yang telah menewaskan lebih dari 61 ribu warga Palestina.
Hingga kini, AS belum memberikan sinyal akan menerima pengungsi Palestina, Reuters melaporkan Israel dan Sudan Selatan sedang membicarakan opsi relokasi warga Gaza.
