Berita

Presiden ke-RI Joko Widodo. (Foto: menpan.go.id)

Politik

Reforma Agraria Jokowi Hanya Ilusi

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 16:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto mengambil alih 3,1 juta hektare lahan yang dikuasai secara ilegal menunjukkan bahwa reforma agraria pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi hanya ilusi semata.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Prabowo menyampaikan bahwa negara telah sukses mengambil kembali 3,1 juta hektare lahan yang diambil secara ilegal sebesar 5 juta hektare memang ditujukan kepada pemerintahan sebelumnya, Jokowi yang telah melakukan pembiaran atas penguasaan lahan secara ilegal.

"Reforma agraria pemerintahan Presiden Jokowi hanya ilusi semata. Pemerintahan Jokowi membiarkan praktik korupsi agraria-sumber daya alam dan mafia tanah," kata Hari kepada RMOL, Senin 18 Agustus 2025.


Hari melihat, perampasan tanah era Jokowi untuk investasi maupun proyek infrastruktur meraja-lela dari Aceh sampai Papua.

"Jokowi gagal menjalankan reforma agraria sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945," pungkas Hari.

Sebelumnya, pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah mengambil alih 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal dengan bantuan pasukan TNI.

Prabowo menyebut banyak perkebunan sawit yang berdiri di atas hutan lindung. Menurutnya, ada perusahaan yang sudah dipanggil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi mangkir.

"Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektare dan dari 3,7 juta hektare, 3,1 juta sudah dikuasai kembali," kata Prabowo.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya