Berita

Presiden ke-RI Joko Widodo. (Foto: menpan.go.id)

Politik

Reforma Agraria Jokowi Hanya Ilusi

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 16:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto mengambil alih 3,1 juta hektare lahan yang dikuasai secara ilegal menunjukkan bahwa reforma agraria pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi hanya ilusi semata.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Prabowo menyampaikan bahwa negara telah sukses mengambil kembali 3,1 juta hektare lahan yang diambil secara ilegal sebesar 5 juta hektare memang ditujukan kepada pemerintahan sebelumnya, Jokowi yang telah melakukan pembiaran atas penguasaan lahan secara ilegal.

"Reforma agraria pemerintahan Presiden Jokowi hanya ilusi semata. Pemerintahan Jokowi membiarkan praktik korupsi agraria-sumber daya alam dan mafia tanah," kata Hari kepada RMOL, Senin 18 Agustus 2025.


Hari melihat, perampasan tanah era Jokowi untuk investasi maupun proyek infrastruktur meraja-lela dari Aceh sampai Papua.

"Jokowi gagal menjalankan reforma agraria sesuai dengan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945," pungkas Hari.

Sebelumnya, pada pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah mengambil alih 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal dengan bantuan pasukan TNI.

Prabowo menyebut banyak perkebunan sawit yang berdiri di atas hutan lindung. Menurutnya, ada perusahaan yang sudah dipanggil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi mangkir.

"Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektare dan dari 3,7 juta hektare, 3,1 juta sudah dikuasai kembali," kata Prabowo.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya