Berita

Para demonstran berkumpul di jalan-jalan Tel Aviv, menuntut pembebasan sandera dan gencatan senjata, Minggu, 17 Agustus 2025 (Foto: Reuters)

Dunia

Setengah Juta Warga Israel Turun ke Jalan Tolak Invasi Gaza City

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 09:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelombang protes besar-besaran melanda Israel pada Minggu waktu setempat, 17 Agustus 2025 untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperluas operasi militer ke Gaza City. 

Demonstrasi terbesar terjadi di Tel Aviv, di "Hostage Square", dihadiri hingga setengah juta orang, angka yang digolongkan sangat masif menurut standar Israel.

Mengutip laporan Reuters, protes ini dipicu oleh keputusan pemerintah Israel yang memberi lampu hijau bagi militer untuk menguasai Gaza City, ibu kota Gaza, yang dianggap berisiko besar terhadap keselamatan para sandera Hamas. 


Hingga kini, 50 sandera diyakini masih ditahan, dengan sekitar 20 orang diperkirakan masih hidup.

“Lebih dari 1 juta orang berpartisipasi dalam ratusan aksi di seluruh negeri,” demikian pernyataan keluarga sandera yang mendeklarasikan aksi nasional bertajuk Israel on Hold Day. 

Mereka menyerukan mogok kerja nasional sebagai bentuk solidaritas untuk mendesak pembebasan sandera.

Namun, Netanyahu menolak tekanan publik tersebut dan menegaskan bahwa berakhirnya perang tidak mungkin terjadi jika Hamas masih ada.

“Mereka yang menyerukan diakhirinya perang tanpa kekalahan Hamas justru memperkeras posisi Hamas dan membuat pembebasan sandera semakin tidak mungkin,” ujarnya.

Rencana operasi militer di Gaza City memicu kekhawatiran luas, baik dari risiko kemanusiaan maupun posisi tawar terhadap Hamas. 

Menteri Kabinet Keamanan Eli Cohen mengungkapkan operasi tersebut mencakup evakuasi paksa hingga satu juta warga sipil Palestina dalam waktu enam hingga delapan minggu sebelum serangan penuh. 

Namun ia mendorong agar percepatan dilakukan dalam dua hingga tiga minggu.

Hamas sendiri mengecam rencana ini sebagai awal dari gelombang baru genosida brutal.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya