Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Prabowo Beri Sinyal Oknum Stop Backing Perusahaan yang Ambil Lahan Ilegal

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 08:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal mafia tanah dianggap sebagai warning agar tidak ada lagi oknum-oknum yang membackingi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan lahan secara ilegal.

Begitu yang disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, merespons pernyataan Presiden saat pidato kenegaraan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

"Jadi pidato Pak Prabowo itu ya memang menegaskan begini, kita tidak bisa menutup mata bahwa oknum-oknum itu sampai hari ini memang membackingi perusahaan-perusahaan itu ya, banyak kita lihat dengan dalih sebagai komisaris gitu ya," kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurut Kang Tamil, pidato Prabowo secara tegas menyampaikan pesan agar oknum-oknum sadar diri dan melakukan bersih-bersih.

Selain itu, Kang Tamil melihat, pemerintahan Prabowo selalu konsen terhadap dua hal, yakni ketimpangan sosial dan ketimpangan kepemilikan tanah. Kedua hal itu selalu disuarakan Prabowo sejak Pilpres 2009 lalu.

"Ya kita tahu bahwa banyak komprador-komprador yang sakti mandraguna yang kemudian berkuasa di negeri ini. Nah untuk kemudian membasmi para komprador-komprador itu, ya juga nggak bisa gegabah. Nah inilah langkah-langkah yang dibuat Pak Prabowo saya kira hari ini beliau mengumandangkan itu dalam pidato setelah 299 hari kerjanya, ini menjadi sinyal, awas hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi setelah ini beliau akan mengambil langkah-langkah tegas," jelas Kang Tamil.

"Bisa jadi dengan Presiden ini kan banyak instrumen di bawahnya. Instrumen salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dengan penegakan hukum yang tepat, maka saya kira pengentasan terhadap ketimpangan kepemilikan tanah yang ugal-ugalan selama ini, itu bisa diamankan," sambung Kang Tamil.


Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya