Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Prabowo Beri Sinyal Oknum Stop Backing Perusahaan yang Ambil Lahan Ilegal

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 08:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal mafia tanah dianggap sebagai warning agar tidak ada lagi oknum-oknum yang membackingi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan lahan secara ilegal.

Begitu yang disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, merespons pernyataan Presiden saat pidato kenegaraan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

"Jadi pidato Pak Prabowo itu ya memang menegaskan begini, kita tidak bisa menutup mata bahwa oknum-oknum itu sampai hari ini memang membackingi perusahaan-perusahaan itu ya, banyak kita lihat dengan dalih sebagai komisaris gitu ya," kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurut Kang Tamil, pidato Prabowo secara tegas menyampaikan pesan agar oknum-oknum sadar diri dan melakukan bersih-bersih.

Selain itu, Kang Tamil melihat, pemerintahan Prabowo selalu konsen terhadap dua hal, yakni ketimpangan sosial dan ketimpangan kepemilikan tanah. Kedua hal itu selalu disuarakan Prabowo sejak Pilpres 2009 lalu.

"Ya kita tahu bahwa banyak komprador-komprador yang sakti mandraguna yang kemudian berkuasa di negeri ini. Nah untuk kemudian membasmi para komprador-komprador itu, ya juga nggak bisa gegabah. Nah inilah langkah-langkah yang dibuat Pak Prabowo saya kira hari ini beliau mengumandangkan itu dalam pidato setelah 299 hari kerjanya, ini menjadi sinyal, awas hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi setelah ini beliau akan mengambil langkah-langkah tegas," jelas Kang Tamil.

"Bisa jadi dengan Presiden ini kan banyak instrumen di bawahnya. Instrumen salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dengan penegakan hukum yang tepat, maka saya kira pengentasan terhadap ketimpangan kepemilikan tanah yang ugal-ugalan selama ini, itu bisa diamankan," sambung Kang Tamil.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya