Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Prabowo Beri Sinyal Oknum Stop Backing Perusahaan yang Ambil Lahan Ilegal

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 08:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal mafia tanah dianggap sebagai warning agar tidak ada lagi oknum-oknum yang membackingi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan lahan secara ilegal.

Begitu yang disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, merespons pernyataan Presiden saat pidato kenegaraan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

"Jadi pidato Pak Prabowo itu ya memang menegaskan begini, kita tidak bisa menutup mata bahwa oknum-oknum itu sampai hari ini memang membackingi perusahaan-perusahaan itu ya, banyak kita lihat dengan dalih sebagai komisaris gitu ya," kata Kang Tamil kepada RMOL, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurut Kang Tamil, pidato Prabowo secara tegas menyampaikan pesan agar oknum-oknum sadar diri dan melakukan bersih-bersih.

Selain itu, Kang Tamil melihat, pemerintahan Prabowo selalu konsen terhadap dua hal, yakni ketimpangan sosial dan ketimpangan kepemilikan tanah. Kedua hal itu selalu disuarakan Prabowo sejak Pilpres 2009 lalu.

"Ya kita tahu bahwa banyak komprador-komprador yang sakti mandraguna yang kemudian berkuasa di negeri ini. Nah untuk kemudian membasmi para komprador-komprador itu, ya juga nggak bisa gegabah. Nah inilah langkah-langkah yang dibuat Pak Prabowo saya kira hari ini beliau mengumandangkan itu dalam pidato setelah 299 hari kerjanya, ini menjadi sinyal, awas hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi setelah ini beliau akan mengambil langkah-langkah tegas," jelas Kang Tamil.

"Bisa jadi dengan Presiden ini kan banyak instrumen di bawahnya. Instrumen salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dengan penegakan hukum yang tepat, maka saya kira pengentasan terhadap ketimpangan kepemilikan tanah yang ugal-ugalan selama ini, itu bisa diamankan," sambung Kang Tamil.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Sidang Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Dikawal Puluhan Banser

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:13

Pramono Setop Izin Baru Lapangan Padel di Zona Perumahan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:08

Komisi II DPR Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:07

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

CELIOS Surati Presiden, Minta Perjanjian Tarif Indonesia-AS Dibatalkan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

Tewasnya El Mencho Disebut-sebut Bagian dari Operasi Senyap Trump Basmi Kartel Meksiko

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:56

Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR Tuntut Pembatalan Impor Pickup 4x4

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:49

Emas Antam Loncat Rp40 Ribu Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:44

Gubernur Lemhannas: Potensi Konflik Global Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:39

KSPI Tuduh Perusahaan Gunakan Modus “Dirumahkan” via WhatsApp untuk Hindari THR

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:28

Selengkapnya