Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Rakyat Harus Dukung Reforma Agraria Prabowo

MINGGU, 17 AGUSTUS 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto mengambil alih 3,1 juta hektare lahan ilegal perlu didukung rakyat. Bahkan, anak buah Prabowo harus segera mengambil alih lahan ilegal lainnya yang masih dikuasai oligarki.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, apa yang dipidatokan Presiden Prabowo soal ketimpangan penguasaan tanah memang benar adanya.

"Penguasaan tanah ilegal sekitar 5 juta hektare memang wajib dikembalikan ke negara. Dan sekarang sudah diambil oleh negara 3,1 juta hektare. Keberhasilan mengambil alih itu perlu didukung oleh rakyat," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.


Dengan penguasaan kembali lahan untuk negara itu kata Muslim, maka yang sisanya 1.9 juta hektare juga harus dikembalikan ke negara.

"Tanah-tanah itu harus dikelola negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan sudah saatnya segala beking atas penguasaan lahan secara Ilegal oleh siapa pun sudah harus dihentikan," terang Muslim.

Muslim menilai, pesan Presiden Prabowo untuk mengambil alih lahan ilegal wajib dijalankan secara struktural sampai di tingkat bawah.

"Jika ini tidak jalan berarti aparat di tingkat bawah masih bermain. Dan itu perlu ditindak tegas. Agar pesan Prabowo itu benar terwujud dilapangan, rakyat harus mendukung reforma agraria yang sedang dijalankan Presiden Prabowo saat ini," pungkas Muslim.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya