Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Rakyat Harus Dukung Reforma Agraria Prabowo

MINGGU, 17 AGUSTUS 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto mengambil alih 3,1 juta hektare lahan ilegal perlu didukung rakyat. Bahkan, anak buah Prabowo harus segera mengambil alih lahan ilegal lainnya yang masih dikuasai oligarki.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, apa yang dipidatokan Presiden Prabowo soal ketimpangan penguasaan tanah memang benar adanya.

"Penguasaan tanah ilegal sekitar 5 juta hektare memang wajib dikembalikan ke negara. Dan sekarang sudah diambil oleh negara 3,1 juta hektare. Keberhasilan mengambil alih itu perlu didukung oleh rakyat," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.


Dengan penguasaan kembali lahan untuk negara itu kata Muslim, maka yang sisanya 1.9 juta hektare juga harus dikembalikan ke negara.

"Tanah-tanah itu harus dikelola negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan sudah saatnya segala beking atas penguasaan lahan secara Ilegal oleh siapa pun sudah harus dihentikan," terang Muslim.

Muslim menilai, pesan Presiden Prabowo untuk mengambil alih lahan ilegal wajib dijalankan secara struktural sampai di tingkat bawah.

"Jika ini tidak jalan berarti aparat di tingkat bawah masih bermain. Dan itu perlu ditindak tegas. Agar pesan Prabowo itu benar terwujud dilapangan, rakyat harus mendukung reforma agraria yang sedang dijalankan Presiden Prabowo saat ini," pungkas Muslim.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya