Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Rakyat Harus Dukung Reforma Agraria Prabowo

MINGGU, 17 AGUSTUS 2025 | 10:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto mengambil alih 3,1 juta hektare lahan ilegal perlu didukung rakyat. Bahkan, anak buah Prabowo harus segera mengambil alih lahan ilegal lainnya yang masih dikuasai oligarki.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, apa yang dipidatokan Presiden Prabowo soal ketimpangan penguasaan tanah memang benar adanya.

"Penguasaan tanah ilegal sekitar 5 juta hektare memang wajib dikembalikan ke negara. Dan sekarang sudah diambil oleh negara 3,1 juta hektare. Keberhasilan mengambil alih itu perlu didukung oleh rakyat," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.


Dengan penguasaan kembali lahan untuk negara itu kata Muslim, maka yang sisanya 1.9 juta hektare juga harus dikembalikan ke negara.

"Tanah-tanah itu harus dikelola negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan sudah saatnya segala beking atas penguasaan lahan secara Ilegal oleh siapa pun sudah harus dihentikan," terang Muslim.

Muslim menilai, pesan Presiden Prabowo untuk mengambil alih lahan ilegal wajib dijalankan secara struktural sampai di tingkat bawah.

"Jika ini tidak jalan berarti aparat di tingkat bawah masih bermain. Dan itu perlu ditindak tegas. Agar pesan Prabowo itu benar terwujud dilapangan, rakyat harus mendukung reforma agraria yang sedang dijalankan Presiden Prabowo saat ini," pungkas Muslim.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

IPW Desak Transparansi Penegakan Hukum Kasus 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Minggu, 01 November 2026 | 01:50

Langkah Polisi Tangani Kasus Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo Diapresiasi Warga

Minggu, 01 November 2026 | 01:24

Polda Metro Siap Dikritik Buntut Penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda 29 Oktober

Minggu, 01 November 2026 | 00:43

Ramai Logo Muncul di TIME100 Next Gala, Danantara Bantah Bayar Dana Sponsorship

Minggu, 01 November 2026 | 00:16

Pengurus Baru SAPMA PP DKI Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:47

Polisi Tangkap Pelaku Penembakan di Kampung Ambon, Ini Motifnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:17

Winda Marfita Pastikan Tak Terlibat Kasus Investasi PT MBS yang Dilaporkan Nur Istianti

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:57

Asrul Haruna Terpilih Sebagai Koorpresnas BEM PTMA Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:43

Rembuk Pemuda Himpun Aspirasi dari 29 Provinsi, Kukuhkan DPP Pertama

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:32

PPP Maluku Tolak Pemberhentian Agus Suparmanto-Taj Yasin

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:44

Selengkapnya