Indonesia Harus Mandiri Pangan Demi Kedaulatan

Salah satu percepatan yang penting dilakukan di usia ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan kemandirian pangan. 

Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan Indonesia harus mandiri pangan karena ketergantungan pada impor akan membuat negeri ini rentan terhadap gejolak harga global, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok yang kian sering terjadi.

“Kemandirian pangan berarti memastikan setiap warga dapat mengakses pangan bergizi, aman, dan terjangkau dari sumber daya dalam negeri, memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas sosial, dan melindungi kedaulatan bangsa di tengah ketidakpastian dunia," katanya lewat keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, 17 Agustus 2025.

"Oleh karena itu, di usia kemerdekaan yang sudah 80 tahun ini, sudah saatnya ketahanan pangan ‘naik kelas’ jadi kemandirian pangan,” sambung Senator Jakarta itu.

Fahira melanjutkan, setidaknya ada enam terobosan yang patut menjadi perhatian utama. Pertama, diversifikasi pangan yaitu menggeser porsi kalori dari beras–terigu ke sumber lokal tahan iklim (sagu, sorgum, jagung, umbi) per ekoregion. 

Selain itu, perlu terapkan kuota belanja publik minimal 30 persen pangan lokal untuk program bantuan pangan, makan bergizi anak sekolah, dan logistik bencana.

Kedua, peran Bulog harus diperluas.  Idealnya, Bulog tidak hanya menyerap dan menyimpan beras, tapi juga komoditas lokal seperti sagu, sorgum, jagung, dan singkong. 

Ketiga, lumbung komunal modern. Keempat, pertanian tahan iklim dan nilai tambah lokal. Kelima, pemenuhan gizi sebagai tujuan. Keenam, orkestrasi dan data tunggal pangan. 

“Dengan sistem ini, pengambilan keputusan seperti serapan panen, distribusi laut/udara, atau operasi pasar dapat dilakukan cepat dan tepat. Kinerja tiap daerah dalam urusan pangan pun dapat dievaluasi secara triwulanan dan dikaitkan langsung dengan insentif fiskal,” pungkas Fahira Idris.