Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti. (Foto: Dok. Gerindra)
Penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Tahunan MPR, soal penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan sudah tepat.
Apalagi, kata Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti, visi Presiden Prabowo juga disertai program strategis lain mulai dari pemberantasan korupsi hingga investasi besar pada pembangunan manusia.
Novita menegaskan bahwa keberhasilan program sosial dan pembangunan manusia akan kokoh jika ditopang oleh kemandirian pangan dan infrastruktur yang memadai.
“Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Akses pangan sehat dan terjangkau harus dipastikan melalui irigasi yang baik, jalan produksi, hingga akses pasar bagi petani di desa. Tanpa infrastruktur pertanian yang kuat, distribusi pangan tidak akan merata,” kata Novita kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 16 Agustus 2025.
Presiden dalam pidatonya mengumumkan alokasi Rp335 triliun di APBN 2026 untuk memperluas cakupan gizi bagi 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, serta memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah.
Bagi Legislator dari dapil Jawa Tengah VIII itu, menilai langkah ini sebagai investasi jangka panjang yang akan efektif bila diiringi dengan rantai pasok pangan yang lancar dari desa ke kota.
Tak hanya itu, Presiden juga melaporkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat dengan target tambahan 200 sekolah, serta subsidi rumah bagi lebih dari 200 ribu keluarga.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan dan perumahan hanya akan optimal jika terkoneksi dengan infrastruktur desa-kota yang menunjang ketersediaan pangan.
“Komisi V siap mengawal agar pembangunan jalan, transportasi, dan sarana publik berjalan beriringan dengan program ketahanan pangan. Sinergi inilah yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Selain menyoroti pangan dan infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya pengawasan anggaran. Presiden melaporkan penyelamatan anggaran hingga Rp300 triliun melalui pemberantasan korupsi.
Menurut politisi Gerindra itu, efisiensi ini harus diarahkan untuk memperkuat sektor pangan dan pembangunan desa.
“Pengawasan ketat adalah kunci. Setiap rupiah harus sampai ke rakyat, terutama untuk mendukung petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah terluar, tertinggal, dan perbatasan,” pungkasnya.
