Berita

Ilustrasi bendera merah putih. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Yamtono_Sardi)

Publika

Elegi 80 Tahun Merdeka:

Republik Dalam Cengkeraman Orang Besar

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 15:11 WIB | OLEH: FIRMAN TENDRY MASENGI*

DELAPAN puluh tahun setelah proklamasi, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai janji kemerdekaan, melainkan sebagai teater besar di mana hukum, keadilan, dan kesejahteraan hanyalah properti panggung. Rakyat dipaksa duduk di kursi penonton, menelan naskah yang sama saban dekade: pejabat bersumpah atas nama rakyat, negara berjanji atas nama keadilan, dan penguasa bicara tentang kemajuan. Namun, ketika layar ditutup, yang tersisa hanyalah timbunan sampah  kepercayaan dan bau busuk  kebohongan.

Hukum yang dulu dibayangkan sebagai fondasi bangsa kini menjelma sekumpulan kalimat busuk yang ditopang  kepalsuan. Undang-undang dibuat bukan untuk melindungi warga, melainkan untuk memastikan kekuasaan tetap langgeng. Pasal demi pasal ditulis seperti pagar kawat berduri, membatasi rakyat agar tunduk, sambil memberi jalan lebar bagi elit untuk melenggang. Di pengadilan, kebenaran tak lagi dicari; ia diperdagangkan. Putusan ditentukan bukan oleh nurani hakim, melainkan oleh seberapa tebal amplop dan seberapa tinggi jabatan terdakwa. Rakyat kecil yang mencuri sekilo beras menerima palu vonis seberat besi, sementara pejabat yang menilap triliunan diselimuti alasan kesehatan atau mendapat pengampunan dengan nama manis: rekonsiliasi.

Kemiskinan, alih-alih diberantas, dipelihara. Ia menjadi bahan bakar politik yang membuat rakyat selalu bergantung. Subsidi setengah hati, bantuan sosial yang sering bocor, dan janji pekerjaan yang tak pernah ditepati menjadi teknik lama yang terus diulang. Negara memastikan rakyat tetap lapar, sebab rakyat lapar mudah dikendalikan. Dengan perut kosong, mereka bersedia menerima apapun: selembar kaus saat pemilu, sekarung beras saat kampanye, segenggam janji yang tak pernah ditepati. Di negeri ini, kemiskinan bukan aib bagi penguasa, melainkan strategi.


Korupsi pun telah menjadi sistem. Ia bukan lagi tindakan menyimpang, tetapi bagian dari denyut nadi birokrasi. Dari pejabat tinggi hingga aparat kecil di desa, suap menjadi bahasa komunikasi yang sah. Anggaran negara dirancang bukan untuk pembangunan, melainkan untuk proyek-proyek siluman yang memberi makan oligarki. Rakyat hanya mendengar angka fantastis: triliunan rupiah untuk infrastruktur, miliaran untuk bantuan. Namun di lapangan, jalan tetap berlubang, sekolah tetap reyot, rumah sakit tetap penuh pasien miskin yang ditolak karena tak mampu membayar. Dana telah hilang sebelum sampai, lenyap di kantong mereka yang bersumpah demi rakyat.

Negara, pada akhirnya, hanya menjadi sosok raksasa yang berwajah dingin seperti Big Brother. Ia mengawasi, mengontrol, dan mengatur, tetapi tidak pernah hadir saat rakyat jatuh. Ia cepat menindak suara-suara kritis, tetapi lamban membasmi koruptor. Ia gagah memamerkan kemajuan di forum internasional, tetapi menutup mata terhadap kemelaratan di gang-gang sempit kota dan desa. Ia bicara lantang tentang demokrasi, tetapi menutup ruang bagi oposisi. Republik ini dipelihara bukan untuk rakyat, melainkan untuk segelintir penguasa yang memperlakukannya seperti warisan keluarga.

Delapan puluh tahun merdeka, dan kita menemukan diri kita di negeri yang serupa distopia: rakyat diajari untuk percaya pada slogan, meski kenyataan bertolak belakang. "Negara hukum" diteriakkan, padahal hukum tunduk pada kekuasaan.

"Kesejahteraan untuk semua" diumumkan, padahal kesenjangan makin menganga. 

"Bersih dari korupsi" dikampanyekan, padahal pejabat terus menumpuk harta haram. Kebenaran tidak lagi diukur dengan fakta, melainkan dengan apa yang diumumkan negara. Dan rakyat, kelelahan oleh janji dan ketakutan oleh represi, perlahan belajar menerima kepalsuan itu sebagai kenyataan.

Inilah wajah republik pada usia delapan puluh: sebuah negara yang secara formal merdeka, tetapi secara substansi masih terjajah. Dijajah oleh rakusnya pejabat, oleh tumpulnya hukum, oleh abainya negara terhadap rakyatnya sendiri. 

Sejarah yang dulu ditulis dengan darah para pejuang kini terasa seperti ironi yang menyesakkan: bangsa yang lahir dari perlawanan terhadap penjajah, kini diperintah oleh anak kandungnya sendiri yang berperilaku lebih kejam daripada kolonial.

Jika Orwell menuliskan Oceania sebagai negeri di mana kebohongan dipaksakan sebagai kebenaran, maka Indonesia hari ini adalah cerminan yang tak kalah muram: negeri yang terus menerus mengulang janji kemerdekaan, tetapi gagal menghadirkan keadilan. Delapan puluh tahun, dan kita masih mencari arti dari kata "merdeka".

*Penulis adalah advokat/aktivis '98.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya