Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Pidato Prabowo di Sidang Tahunan Bukti Reformasi Agraria Era Jokowi Cuma Pencitraan

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto mengambil kembali 3,1 juta hektar lahan mengindikasikan lemah dan mandeknya reformasi agraria di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga bahkan menilai reformasi agraria era Jokowi cuma pencitraan.

“Reformasi agraria yang dibanggakan Jokowi hanya pencitraan. Persoalan sesungguhnya mengenai pengelolahan lahan ilegal tak tersentuh selama Jokowi berkuasa,” kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Sabtu 16 Agustus 2025.


Menurut Jamiluddin, fakta menunjukkan bahwa pemerintahan era Jokowi hanya mewariskan 5 juta hektar lahan ilegal yang dikuasai oleh para pengusaha, terutama untuk lahan sawit. 

Sementara Prabowo, hanya dalam 10 bulan berhasil mengambil kembali 3,1 juta hektar lahan yang dikuasai sscara ilegal oleh pengusaha.

“Jadi, dugaan keberpihakan rezim Jokowi kepada pengusaha bukanlah isapan jempol. Hal itu terlihat dari pembiaran penguasaan lahan secara ilegal. Jadi, reformasi agraria tak berjalan mulus di era Jokowi, bisa jadi karena keberpihakannya kepasa pengusaha,”pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden  mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah menguasai jutaan hektare (ha) lahan sawit yang melanggar hukum. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

“Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare (ha) dari potensi 5 juta ha lahan sawit yang melanggar aturan tapi belum verifikasi. Yang sudah kita verifikasi adalah 3,7 juta ha itu 3,1 juta sudah dikuasai kembali," ungkapnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya