Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Pidato Prabowo di Sidang Tahunan Bukti Reformasi Agraria Era Jokowi Cuma Pencitraan

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto mengambil kembali 3,1 juta hektar lahan mengindikasikan lemah dan mandeknya reformasi agraria di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga bahkan menilai reformasi agraria era Jokowi cuma pencitraan.

“Reformasi agraria yang dibanggakan Jokowi hanya pencitraan. Persoalan sesungguhnya mengenai pengelolahan lahan ilegal tak tersentuh selama Jokowi berkuasa,” kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Sabtu 16 Agustus 2025.


Menurut Jamiluddin, fakta menunjukkan bahwa pemerintahan era Jokowi hanya mewariskan 5 juta hektar lahan ilegal yang dikuasai oleh para pengusaha, terutama untuk lahan sawit. 

Sementara Prabowo, hanya dalam 10 bulan berhasil mengambil kembali 3,1 juta hektar lahan yang dikuasai sscara ilegal oleh pengusaha.

“Jadi, dugaan keberpihakan rezim Jokowi kepada pengusaha bukanlah isapan jempol. Hal itu terlihat dari pembiaran penguasaan lahan secara ilegal. Jadi, reformasi agraria tak berjalan mulus di era Jokowi, bisa jadi karena keberpihakannya kepasa pengusaha,”pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden  mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah menguasai jutaan hektare (ha) lahan sawit yang melanggar hukum. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

“Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare (ha) dari potensi 5 juta ha lahan sawit yang melanggar aturan tapi belum verifikasi. Yang sudah kita verifikasi adalah 3,7 juta ha itu 3,1 juta sudah dikuasai kembali," ungkapnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya