Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Pidato Prabowo di Sidang Tahunan Bukti Reformasi Agraria Era Jokowi Cuma Pencitraan

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto mengambil kembali 3,1 juta hektar lahan mengindikasikan lemah dan mandeknya reformasi agraria di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga bahkan menilai reformasi agraria era Jokowi cuma pencitraan.

“Reformasi agraria yang dibanggakan Jokowi hanya pencitraan. Persoalan sesungguhnya mengenai pengelolahan lahan ilegal tak tersentuh selama Jokowi berkuasa,” kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Sabtu 16 Agustus 2025.


Menurut Jamiluddin, fakta menunjukkan bahwa pemerintahan era Jokowi hanya mewariskan 5 juta hektar lahan ilegal yang dikuasai oleh para pengusaha, terutama untuk lahan sawit. 

Sementara Prabowo, hanya dalam 10 bulan berhasil mengambil kembali 3,1 juta hektar lahan yang dikuasai sscara ilegal oleh pengusaha.

“Jadi, dugaan keberpihakan rezim Jokowi kepada pengusaha bukanlah isapan jempol. Hal itu terlihat dari pembiaran penguasaan lahan secara ilegal. Jadi, reformasi agraria tak berjalan mulus di era Jokowi, bisa jadi karena keberpihakannya kepasa pengusaha,”pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden  mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah menguasai jutaan hektare (ha) lahan sawit yang melanggar hukum. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

“Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare (ha) dari potensi 5 juta ha lahan sawit yang melanggar aturan tapi belum verifikasi. Yang sudah kita verifikasi adalah 3,7 juta ha itu 3,1 juta sudah dikuasai kembali," ungkapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya