Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan (Foto: Fraksi PKB DPR RI)

Politik

Penghapusan Tantiem bagi Komisaris BUMN Bisa Hemat Duit Negara

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, langkah itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin menjadikan BUMN lebih menguntungkan dan berkontribusi maksimal kepada negara.

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya, penghapusan tantiem ini harus segera dilaksanakan. Cita-cita presiden untuk membuat BUMN lebih menguntungkan harus dimengerti dan dilaksanakan oleh para pembantu presiden,” ujar Nasim Khan dalam keterangannya yang diterima RMOL di Jakarta, Sabtu 16 Agustus 2025. 


Nasim menilai, penghapusan tantiem akan menghemat anggaran negara dalam jumlah signifikan. Dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran tantiem kepada komisaris BUMN dapat dialihkan untuk program yang lebih produktif atau memperkuat modal kerja perusahaan negara.

“Pidato Presiden Prabowo menjadi alarm bagi BUMN untuk fokus meningkatkan kinerja dan memberikan dividen yang optimal bagi negara, bukan sekadar membebani keuangan perusahaan dengan biaya tambahan,” tegasnya.

Langkah tersebut, kata Nasim, juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola BUMN agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Legislator PKB ini berharap Menteri BUMN dan jajaran direksi segera merespons arahan presiden tersebut dengan kebijakan konkret.

Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan di luar gaji dan tunjangan. Selama ini, pemberian tantiem di BUMN kerap menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sejalan dengan kinerja perusahaan yang kadang tidak optimal.

“Jika kebijakan penghapusan tantiem terealisasi, pemerintah berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi bagi sektor strategis,” pungkas Nasim.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya