Ajakan Prabowo Awasi dan Kritik Pemerintah Semata untuk Jaga Demokrasi

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang meminta partai koalisi berani mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintahan sangat baik.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan bahwa pernyataan Presiden Prabowo itu layak diapresiasi. Sebab, belakangan ini praktis partai koalisi hanya mengaminkan semua kebijakan pemerintah.

“Karena itu, praktis tidak ada kritik dari partai politik yang ada di Senayan terhadap pemerintah. Hal ini tentu dapat membahayakan demokrasi di Indonesia, termasuk legitimasi pemerintahan Prabowo,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Sabtu 16 Agustus. 

Menurut Jamiluddin, Presiden Prabowo agaknya menyadari hal itu. Sebab, tanpa kritik pemerintahan Prabowo bisa menjadi kebal terhadap kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan. 

“Hal ini dalam jangka panjang dapat meruntuhkan fondasi demokrasi itu sendiri. Tanpa kritik, masyarakat juga hanya akan terpapar pada informasi yang disetujui pemerintah,” kata Jamiluddin. 

Hal itu, kata dia, dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan kurangnya pemahaman rakyat tentang masalah yang dihadapi negara. Akibatnya, negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.Bahkan, akuntabilitas pemerintah bisa hilang, yang berbuntut pada melemahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 

“Prabowo tampaknya tak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia. Karena itu, Prabowo meminta partai koalisi berani mengawasi dan mengkritik pemerintah,” pungkasnya.