Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga (Foto:RMOL/Raiza)

Politik

Ajakan Prabowo Awasi dan Kritik Pemerintah Semata untuk Jaga Demokrasi

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 09:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang meminta partai koalisi berani mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintahan sangat baik.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan bahwa pernyataan Presiden Prabowo itu layak diapresiasi. Sebab, belakangan ini praktis partai koalisi hanya mengaminkan semua kebijakan pemerintah.

“Karena itu, praktis tidak ada kritik dari partai politik yang ada di Senayan terhadap pemerintah. Hal ini tentu dapat membahayakan demokrasi di Indonesia, termasuk legitimasi pemerintahan Prabowo,” ujar Jamiluddin kepada wartawan, Sabtu 16 Agustus. 


Menurut Jamiluddin, Presiden Prabowo agaknya menyadari hal itu. Sebab, tanpa kritik pemerintahan Prabowo bisa menjadi kebal terhadap kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan. 

“Hal ini dalam jangka panjang dapat meruntuhkan fondasi demokrasi itu sendiri. Tanpa kritik, masyarakat juga hanya akan terpapar pada informasi yang disetujui pemerintah,” kata Jamiluddin. 

Hal itu, kata dia, dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan kurangnya pemahaman rakyat tentang masalah yang dihadapi negara. Akibatnya, negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.Bahkan, akuntabilitas pemerintah bisa hilang, yang berbuntut pada melemahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 

“Prabowo tampaknya tak ingin hal tersebut terjadi di Indonesia. Karena itu, Prabowo meminta partai koalisi berani mengawasi dan mengkritik pemerintah,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya