Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. (Foto: Parlementaria)
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025, terkait Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai APBN 2026 mencerminkan visi yang tegas, berpihak pada rakyat, dan berani mengarahkan anggaran negara untuk memperkuat fondasi ketahanan nasional.
“Pidato Presiden hari ini memberikan keyakinan bahwa APBN 2026 bukan hanya instrumen fiskal, tapi juga instrumen keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Presiden menempatkan ketahanan pangan, energi, dan pertahanan sebagai pilar utama menuju Indonesia tangguh. Ini arah yang sangat tepat,” ujar Hetifah dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Sebagai Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, ia sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dan menyambut gembira alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp757,8 triliun, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Legislator Golkar itu menyebut langkah ini sebagai bukti nyata komitmen Presiden dalam membangun sumber daya manusia unggul.
“Komitmen untuk pendidikan terlihat sangat jelas. Bukan hanya pada sisi anggaran, tetapi juga dalam bentuk kebijakan yang berpihak: pembangunan sekolah unggul, tunjangan guru non-ASN, layar pintar untuk daerah 3T, hingga penguatan gizi anak. Semua ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia,” jelas Hetifah.
Ia juga menyoroti keberanian Pemerintah dalam menetapkan defisit fiskal sebesar 2,48 persen terhadap PDB, di tengah tantangan global yang tidak mudah.
“Disiplin fiskal tetap dijaga, tetapi tidak mengorbankan pelayanan publik dan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Ini mencerminkan tata kelola yang sehat dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5,12 persen, tingkat kemiskinan yang terus menurun ke angka 8,47 persen, dan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru, Hetifah menilai bahwa APBN 2026 menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menutup pernyataannya, Hetifah menyatakan kesiapan Komisi X DPR untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah dalam mengawal implementasi RAPBN 2026, khususnya di sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan riset.
“Presiden telah menyampaikan arah. Kini saatnya kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk memperkuat bangsa. Komisi X akan menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran dengan semangat kolaborasi yang kuat, demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan tangguh,” pungkasnya.
