Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Penghapusan Tantiem Komisaris Hemat Duit Negara Rp18 Triliun

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 22:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penghapusan tantiem bagi komisaris perusahaan BUMN bisa menghemat uang negara mencapai Rp17-18 triliun. 

Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, terutama jika perusahaan memperoleh laba. 

Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).


Atas dasar itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

"Memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada," ungkap Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Tak hanya itu, kata Dasco, Presiden Prabowo juga memutuskan untuk mengurangi jumlah komisaris di perusahaan BUMN sejak sebulan lalu. Tercatat hampir lebih dari separuh komisaris dikurangi.

Menurut Dasco, penghapusan tantiem dan pengurangan komisaris sangat berdampak pada efektivitas kerja BUMN sekaligus penghematan keuangan negara.

"Iya memang kebijakan sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Selain itu, Dasco juga mengungkapkan alasan Presiden Prabowo memerintahkan sejumlah wakil menteri menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Ia menyebut penempatan wamen di BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

"Jadi, sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya