Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Ancam Hapus Tantiem Komisaris hingga Direksi BUMN

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 21:32 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap jajaran komisaris dan direksi BUMN yang masih menerima tantiem (pembagian keuntungan atau bonus) meski perusahaan yang mereka kelola merugi. 

Kepala negara menegaskan, kebijakan pembagian tantiem akan dihapus untuk BUMN yang tidak mencatatkan keuntungan riil, sekaligus memangkas jumlah komisaris demi efisiensi.

Langkah ini diambil setelah Prabowo menemukan fakta yang dianggapnya janggal dan merugikan negara. Ia menilai, istilah “tantiem” yang digunakan dalam aturan BUMN hanyalah akal-akalan agar publik tidak memahami maknanya.


“Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem!” tegasnya saat menyampaikan Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025. 

Prabowo bahkan mengungkap adanya praktik di masa lalu di mana seorang komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tetap mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi! Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, bila ada pejabat BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan ini, lebih baik mengundurkan diri.

“Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti!” seru Prabowo, yang langsung disambut tepuk tangan dari para hadirin.

Selain soal tantiem, Prabowo menyoroti jumlah komisaris yang dinilai berlebihan di sejumlah BUMN yang justru merugi. Untuk itu, ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara merombak susunan dewan komisaris.

"Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris. Paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima,” kata Prabowo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya