Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: TV Parlemen)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal kritik pedas rakyat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah saat ini, dari tagar kabur aja dulu hingga berkibarnya bendera One Piece.
Hal itu disampaikan Puan Maharani ketika membacakan pidato sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025, di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.
Puan mengingatkan pemerintah bahwa dalam sistem demokrasi rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.
Lantas, ia menyoroti munculnya kritik rakyat dalam bentuk kreativitas dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.
“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti “kabur aja dulu”, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti “bendera One Piece”, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” kata Puan Maharani.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” sambungnya.
Ketua DPP PDIP ini mengatakan bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang didengar bukanlah sekadar kata atau gambar.
“Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami,” katanya.
Puan menambahkan kebijaksanaan pemimpin negara tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka.
“Kita semua berharap,apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat, tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan,” ucapnya.
Ia menuturkan bahwa kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan bersama.
“Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan,” tutupnya.
