Pemda Jangan Cuma Andalkan PBB

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang mengandalkan kenaikan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagai cara instan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, langkah tersebut memang mudah dilakukan, namun berpotensi memicu gelombang protes yang lebih besar di banyak wilayah.

“Pemda-pemda berusaha meningkatkan PAD dengan cara yang paling gampang, nggak perlu orang pintar. Menaikkan pajak saya kira itu akan menimbulkan persoalan di banyak daerah,” ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Ia mencontohkan, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetapi juga di berbagai daerah lain yang mencoba mendongkrak PAD lewat kenaikan PBB-P2 mencapai 1.000 persen.

Deddy menilai, Pemda seharusnya mencari terobosan kreatif untuk menambah pendapatan, bukan sekadar membebani masyarakat dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

“Pemerintah daerah harus lebih hati-hati dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, apalagi dengan efisiensi dari pemerintah pusat. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional harus dipangkas,” tegasnya.

Politikus PDIP itu mengingatkan, potensi pemangkasan transfer dari pusat ke daerah pada tahun mendatang bisa semakin memperburuk kondisi keuangan daerah jika kebijakan fiskal tidak dikelola secara cermat.

Terkait batas ideal kenaikan pajak, Deddy menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Pajak itu kan sebenarnya digunakan supaya pelayanan publik bisa jalan. Tetapi di sisi lain untuk mendapatkan pajak perlu ekonomi bergerak tentu tidak bisa dengan pajak yang sangat tinggi tanpa ada stimulus yang lain-lain gitux Jadi ini harus hati-hati,” tandasnya.