Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: Youtube TV Parlemen)

Politik

Puan Maharani:

Pemilu Harus Bebas dari Campur Tangan dan Buah Tangan

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 10:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritisi demokrasi dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang dipengaruhi campur tangan dan buah tangan orang lain.

Hal ini disampaikannya ketika menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025.

Semula Puan menyampaikan tentang partai politik yang harus memiliki sistem demokrasi yang baik. Jika sistem politik partai tdak mendukung terwujudnya kedaulatan secara nyata maka suara rakyat akan berisiko terdistorsi.


Lantas, Puan mengatakan bahwa sistem pemilu di Indonesia belum sempurna hingga harus diperbaiki agar lebih baik lagi.

“Sistem pemilu kita, sebagai sarana utama membentuk perwakilan, memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya,” kata Puan Maharani dalam pidatonya.

“Saat ini, demokrasi dalam Pemilu kita, selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan,” sambungnya.

Puan mengatakan meskipun ada campur tangan, namun setiap orang memiliki garis tangannya sendiri yang menentukan siapa yang akan berhasil.

“Kita semua memiliki garis tangan—nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi,” katanya.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, hal ini merupakan kritik dalam demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia dan diharapkan bisa diperbaiki lagi.

“Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam Pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab, demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan—tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya