Berita

Perkampungan nelayan di Cilincing. (Foto: journoliberta.com)

Nusantara

Pembangunan NPEA Jangan Kesampingkan Kepentingan Nelayan

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 22:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru atau New Priok Eastern Access (NPEA) disosialisasikan di kawasan Cilincing-Marunda, Jakarta pada Kamis, 14 Agustus 2025. 

Acara yang digelar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT PP (Persero) Tbk ini dihadiri perwakilan masyarakat, nelayan, dan berbagai pemangku kepentingan guna menjamin komunikasi yang transparan dan dua arah. 

Sebagai proyek berskala nasional, pembangunan NPEA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 


Namun, potensi dampak terhadap lingkungan dan sosial menjadi perhatian utama bagi masyarakat sekitar, khususnya komunitas pesisir dan nelayan.

Terkait itu, Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta Utara, Jenny, menyampaikan pernyataan yang mencerminkan aspirasi komunitas yang diwakilinya. 

"Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa ini merupakan proyek strategis nasional. Dengan perencanaan, pengguna, sampai pada pelaksana merupakan kepanjangan tangan pemerintah," ujar Jenny. 

Ia melanjutkan dengan menekankan harapan para nelayan. Terutama terkait masalah kesejahteraan dan akses untuk melaut. 

"Tentu harapan kami, pembangunan ini (baik pra, saat konstruksi dan pasca konstruksi) tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan. Karena apabila berdampak negatif, justru dampak itu pasti mengarah pada pemerintah secara khusus," ungkap dia. 

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya sebatas aspek teknis, tetapi juga aspek sosial. 

"Kami dari KNTI juga berharap, pembangunan yang merupakan hajat bersama sebagai warga negara dapat sama-sama memberikan dampak baik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali masyarakat pesisir dan nelayan," pungkas Jenny.  

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya