Berita

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Syahganda: Elite Harus Paham Budaya di Wilayah Kepemimpinannya

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 19:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Diskusi kebudayaan semakin langka di ruang publik. Padahal jika pembicaraan soal budaya berhenti, Indonesia bisa kehilangan nilai keadaban itu sendiri.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syahganda Nainggolan dalam forum GREAT Lecture bertajuk “Polemik Kebudayaan Manusia Indonesia: Dunia Baru dan Kebudayaan Baru" di Golden Ballroom 2, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

"Elite harus paham budaya, terutama budaya di wilayah kepemimpinannya sendiri. Sayangnya, elite di negeri ini tak selamanya membawa bangsa menuju kemerdekaan," kata Syahganda.


Kondisi tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah. Polemik protes masyarakat terhadap kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan itu menunjukkan Bupati Sudewo tidak memahami kultur wilayahnya sendiri.

“Menaikkan PBB seenaknya tanpa memahami kultur masyarakat yang sedang menjerit karena tekanan ekonomi. Maka terjungkallah Bupati,” katanya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengurai kembali sejarah dialektika kebudayaan bangsa dari polemik kebudayaan 1930-an antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, hingga pertarungan ideologis manifes kebudayaan versus Lekra pada 1960-an.

Bagi Fadli, yang terpenting bukanlah menang-menangan melainkan pergulatan pemikiran itu sendiri.

“Harus ada reinventing Indonesia’s identity, penemuan ulang jati diri Indonesia. Budaya kita ini mega-diversity, bukan sekadar keberagaman, tapi keberlimpahan," ujar Fadli.

Sementara itu sosiolog dan sastrawan Okky Madasari menegaskan, sejarah kebudayaan bangsa Indonesia selalu diawali oleh perlawanan terhadap model dominan.

“Sutan Takdir, Hamzah Fansuri, para pelopor itu melakukan perlawanan atas dominasi wacana. Dalam konteks penulisan ulang sejarah, harus melibatkan publik, akademisi, sastrawan, bukan hanya pemerintah," jelas Okky.

Yang lebih penting, tegasnya, adalah kebebasan berbicara dan berkebudayaan.

“Jangan ada pembungkaman. Jangan ada narasi tunggal,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya