Berita

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Syahganda: Elite Harus Paham Budaya di Wilayah Kepemimpinannya

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 19:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Diskusi kebudayaan semakin langka di ruang publik. Padahal jika pembicaraan soal budaya berhenti, Indonesia bisa kehilangan nilai keadaban itu sendiri.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syahganda Nainggolan dalam forum GREAT Lecture bertajuk “Polemik Kebudayaan Manusia Indonesia: Dunia Baru dan Kebudayaan Baru" di Golden Ballroom 2, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

"Elite harus paham budaya, terutama budaya di wilayah kepemimpinannya sendiri. Sayangnya, elite di negeri ini tak selamanya membawa bangsa menuju kemerdekaan," kata Syahganda.


Kondisi tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah. Polemik protes masyarakat terhadap kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan itu menunjukkan Bupati Sudewo tidak memahami kultur wilayahnya sendiri.

“Menaikkan PBB seenaknya tanpa memahami kultur masyarakat yang sedang menjerit karena tekanan ekonomi. Maka terjungkallah Bupati,” katanya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengurai kembali sejarah dialektika kebudayaan bangsa dari polemik kebudayaan 1930-an antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, hingga pertarungan ideologis manifes kebudayaan versus Lekra pada 1960-an.

Bagi Fadli, yang terpenting bukanlah menang-menangan melainkan pergulatan pemikiran itu sendiri.

“Harus ada reinventing Indonesia’s identity, penemuan ulang jati diri Indonesia. Budaya kita ini mega-diversity, bukan sekadar keberagaman, tapi keberlimpahan," ujar Fadli.

Sementara itu sosiolog dan sastrawan Okky Madasari menegaskan, sejarah kebudayaan bangsa Indonesia selalu diawali oleh perlawanan terhadap model dominan.

“Sutan Takdir, Hamzah Fansuri, para pelopor itu melakukan perlawanan atas dominasi wacana. Dalam konteks penulisan ulang sejarah, harus melibatkan publik, akademisi, sastrawan, bukan hanya pemerintah," jelas Okky.

Yang lebih penting, tegasnya, adalah kebebasan berbicara dan berkebudayaan.

“Jangan ada pembungkaman. Jangan ada narasi tunggal,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya