Berita

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Syahganda: Elite Harus Paham Budaya di Wilayah Kepemimpinannya

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 19:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Diskusi kebudayaan semakin langka di ruang publik. Padahal jika pembicaraan soal budaya berhenti, Indonesia bisa kehilangan nilai keadaban itu sendiri.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syahganda Nainggolan dalam forum GREAT Lecture bertajuk “Polemik Kebudayaan Manusia Indonesia: Dunia Baru dan Kebudayaan Baru" di Golden Ballroom 2, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

"Elite harus paham budaya, terutama budaya di wilayah kepemimpinannya sendiri. Sayangnya, elite di negeri ini tak selamanya membawa bangsa menuju kemerdekaan," kata Syahganda.


Kondisi tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah. Polemik protes masyarakat terhadap kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan itu menunjukkan Bupati Sudewo tidak memahami kultur wilayahnya sendiri.

“Menaikkan PBB seenaknya tanpa memahami kultur masyarakat yang sedang menjerit karena tekanan ekonomi. Maka terjungkallah Bupati,” katanya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengurai kembali sejarah dialektika kebudayaan bangsa dari polemik kebudayaan 1930-an antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, hingga pertarungan ideologis manifes kebudayaan versus Lekra pada 1960-an.

Bagi Fadli, yang terpenting bukanlah menang-menangan melainkan pergulatan pemikiran itu sendiri.

“Harus ada reinventing Indonesia’s identity, penemuan ulang jati diri Indonesia. Budaya kita ini mega-diversity, bukan sekadar keberagaman, tapi keberlimpahan," ujar Fadli.

Sementara itu sosiolog dan sastrawan Okky Madasari menegaskan, sejarah kebudayaan bangsa Indonesia selalu diawali oleh perlawanan terhadap model dominan.

“Sutan Takdir, Hamzah Fansuri, para pelopor itu melakukan perlawanan atas dominasi wacana. Dalam konteks penulisan ulang sejarah, harus melibatkan publik, akademisi, sastrawan, bukan hanya pemerintah," jelas Okky.

Yang lebih penting, tegasnya, adalah kebebasan berbicara dan berkebudayaan.

“Jangan ada pembungkaman. Jangan ada narasi tunggal,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya