Berita

Ilustrasi. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

KPK Jangan Ragu Bongkar Keterlibatan Mertua Menpora di Kasus Haji

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 19:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR mendukung penuh langkah KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berharap lembaga antirasuah bisa segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam perkara yang disebut merugikan negara lebih dari Rp1 triliun itu. 

Termasuk, memintai keterangan dari Fuad Hasan Mansyur selaku pemilik travel haji dan umroh Maktour Group yang diketahui merupakan mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. 


“Komisi III DPR juga yakin bahwa KPK akan prudent dalam mencari dan menemukan aktor kuat yang dibalik kuota haji khusus yang terindikasi ada rasuah di dalamnya,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis 14 Agustus 2025.

Komisi III DPR berharap lembaga yang kini dinakhodai Setyo Budiyanto itu tidak ragu juga meskipun dalam pengusutannya ada indikasi mantan pejabat-pejabat utama di negeri ini yang terlibat.

“Komisi III DPR mendukung sepenuhnya upaya KPK untuk mengusut dugaan tipikor dalam penggunaan kuota khusus haji tersebut,” ujar Legislator PKS ini. 

Dalam perkara itu KPK juga sudah melakukan pencekalan terhadap sejumlah pihak. Mereka yakni, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz. 

Kemudian Fuad Hasan Mansyur selaku pemilik travel haji dan umroh Maktour Group.

“Pencekalan itu biasanya dilakukan terhadap orang yang memiliki informasi penting terkait dengan perkara yang sedang diusut KPK,” tegasnya. 

Lebih jauh, Nasir menyatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar KPK dapat segera menuntaskan kasus ini agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan tenang. 

“Komisi III berharap KPK membantu pemerintah dengan cara memberikan solusi berupa strategi penetapan kuota haji khusus untuk ke depannya sehingga pelaksanaan haji “clear and clean”,” pungkasnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya