Berita

Ilustrasi. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

KPK Jangan Ragu Bongkar Keterlibatan Mertua Menpora di Kasus Haji

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 19:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR mendukung penuh langkah KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berharap lembaga antirasuah bisa segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam perkara yang disebut merugikan negara lebih dari Rp1 triliun itu. 

Termasuk, memintai keterangan dari Fuad Hasan Mansyur selaku pemilik travel haji dan umroh Maktour Group yang diketahui merupakan mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. 


“Komisi III DPR juga yakin bahwa KPK akan prudent dalam mencari dan menemukan aktor kuat yang dibalik kuota haji khusus yang terindikasi ada rasuah di dalamnya,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis 14 Agustus 2025.

Komisi III DPR berharap lembaga yang kini dinakhodai Setyo Budiyanto itu tidak ragu juga meskipun dalam pengusutannya ada indikasi mantan pejabat-pejabat utama di negeri ini yang terlibat.

“Komisi III DPR mendukung sepenuhnya upaya KPK untuk mengusut dugaan tipikor dalam penggunaan kuota khusus haji tersebut,” ujar Legislator PKS ini. 

Dalam perkara itu KPK juga sudah melakukan pencekalan terhadap sejumlah pihak. Mereka yakni, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz. 

Kemudian Fuad Hasan Mansyur selaku pemilik travel haji dan umroh Maktour Group.

“Pencekalan itu biasanya dilakukan terhadap orang yang memiliki informasi penting terkait dengan perkara yang sedang diusut KPK,” tegasnya. 

Lebih jauh, Nasir menyatakan bahwa pihaknya sangat berharap agar KPK dapat segera menuntaskan kasus ini agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan tenang. 

“Komisi III berharap KPK membantu pemerintah dengan cara memberikan solusi berupa strategi penetapan kuota haji khusus untuk ke depannya sehingga pelaksanaan haji “clear and clean”,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya