Berita

Perdana Menteri Anthony Albanese (Foto: 9News)

Dunia

Australia Tegaskan Pengakuan Palestina Bukan Hadiah untuk Hamas

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 17:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menolak anggapan bahwa keputusannya mengakui negara Palestina adalah “hadiah” bagi Hamas. 

Pernyataan ini muncul setelah Hamas mengucapkan terima kasih kepada Australia atas langkah tersebut.

Albanese menegaskan, solusi dua negara antara Palestina dan Israel tidak akan melibatkan Hamas. Menurutnya, kelompok itu harus diisolasi, meskipun dunia juga perlu mencari jalan damai. 


Ia menyebut sudah ada 147 negara yang mengakui Palestina, termasuk sejumlah negara Barat seperti Inggris, Jerman, Italia, dan Malta.

“Hamas akan memanfaatkan keputusan ini untuk propaganda. Media perlu berhati-hati,” kata Albanese, Kamis, 14 Agustus 2025. 

Sebelumnya, tokoh senior Hamas, Hassan Yousef, memuji langkah Australia dan menyebutnya sebagai keberanian politik. 

"Kami menyerukan semua negara, terutama yang percaya pada kebebasan dan martabat manusia, untuk mengikuti contoh Australia," ujarnya.

Albanese dalam pernyataannya juga menegaskan, bahwa pengakuan Palestina oleh Australia disertai syarat ketat, termasuk demiliterisasi, pemilu bebas dan adil, serta memastikan Hamas tidak ikut dalam pemerintahan.

"Hamas akan dikecualikan dari proses ini, dan kami telah menjelaskannya dengan sangat jelas," ujar Albanese.

Sementara itu, pemimpin oposisi, Sussan Ley, menilai syarat yang ditetapkan akan membuat perdamaian hampir mustahil, dan menuduh Hamas menganggap Albanese sebagai pahlawan. 

"Itu tidak akan menghasilkan solusi dua negara, itu tidak akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman," kata Ley.

Albanese membalas dengan mengingatkan bahwa Ley sendiri pernah menyatakan dukungan untuk negara Palestina.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya