Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 14 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Gelombang protes besar-besaran masyarakat Pati mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya pada Rabu kemarin, 13 Agustus 2025, direspons Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menghormati keputusan DPRD Pati yang telah membentuk Pansus Angket Pemakzulan Bupati Sudewo.
“Ya kita lihat, kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu, sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 14 Agustus 2025.
Dasco enggan berspekulasi mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, ia akan terus memantau perkembangan yang terjadi di Pati.
“Kita akan monitor perkembangannya,” jelas dia.
Lebih jauh, Dasco menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyikapi dinamika yang terjadi di Pati. Termasuk juga menyikapi masalah serupa yang mungkin terjadi di daerah lain.
“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri, mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama. Dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memitigasi hal yang serupa,” pungkas Wakil Ketua DPR ini.
Ribuan warga Pati berdemonstrasi di depan kantor bupati yang berlokasi di Jalan Tombronegoro, Kaborongan, Kecamatan Pati, Jawa Tengah pada Rabu kemarin 13 Agustus 2025. Unjuk rasa ini merupakan bagian dari gelombang protes lanjutan terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sudewo yang baru menjabat bupati selama lima bulan menaikan PBB hingga 250 persen. Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran. Meski Sudewo sudah meminta maaf serta membatalkan kenaikan PBB namun massa tetap menggelar demonstrasi.
Merespons aksi massa besar-besaran ini, DPRD Pati mengambil langkah drastis dengan menggelar sidang paripurna dadakan. DPRD disebut telah menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang bertujuan untuk memakzulkan Sudewo. Undangan rapat paripurna dibuat dan disebarkan pada hari yang sama saat demo berlangsung.
Dukungan untuk melengserkan Sudewo kabarnya datang dari lintas fraksi di antaranya PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan bahkan Partai Gerindra yang merupakan partai tempat bernaung Sudewo.
Sementara Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran. Hal itu disampaikan Sudewo kepada wartawan di kantornya di sela-sela demonstrasi.
