Legislator PAN Kebon Sirih Temukan Banyak Anak Putus Sekolah di Jakbar

Miris, sebanyak 48 anak usia Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Kota Jakarta Barat putus sekolah.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim ketika mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di Pos RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis, 14 Agustus 2025.

"Ada 48 anak, mereka asalnya dari (Kelurahan) Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian," kata Lukmanul yang juga politisi PAN.

Lukman pun menjelaskan bila anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi si keluarganya, dan juga beberapa ada yang merupakan anak yatim-piatu.

Lalu, anak itu dititipkan kepada saudaranya dan karena keterbatasan ekonomi jadi tidak disekolahkan.

"Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor sih, yang pertama memang ekonomi orang tuanya tidak mampu terus, kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah," kata dia.

Lukman pun tidak menduga ada anak yang putus sekolah di wilayah Jakarta. Apalagi, Jakarta merupakan kota Global dan metropolitan dengan kemajuan teknologi 

"Awal mulanya kami seminggu 2 kali keliling, tetapi di sini selalu ketemu adik-adik ini dan tidak pernah ada cerita, ada yang putus sekolah. Tahu-tahu, saya ketemu dengan Zaki (salah satu anak putus sekolah). Zaki cerita, dia anak-anak yatim, bersama Okta juga, dia keliling jual kue," jelasnya.

"Saya sempat tidak percaya kalau di DKI itu ada anak yang putus sekolah. Sampai hari ini tadi sudah ada 48 anak di tiga kelurahan," tambah Lukman.

Untuk itu, Lukman meminta Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.

Tak hanya itu, Lukman berencana mendaftar anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta.

"Nanti memang kita sarankan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan untuk melihat usia anak. Soal nanti masuk (sekolah) paket, itu dari pemerintah daerah yang mengatur. Kita sifatnya hanya menyampaikan kepada pemerintah daerah, masih ada anak-anak putus sekolah," pungkasnya.