Berita

Daging sapi di pasaran. (Foto: Dok Kementan)

Bisnis

BUMN Harus Turun Tangan Kendalikan Harga Daging

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 13:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan diminta turun tangan mengendalikan lonjakan harga daging di pasaran.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi memandang, BUMN pangan seperti PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) hanya sebagai fasilitator. Dampaknya, tata niaga di pasaran dikuasai swasta dan membuat harga daging tak terkendali.

"Importir swasta sub ke PT Berdikari dan PT PPI tapi mereka enggak punya orang (untuk tata niaga). Kalau BUMN cuma jadi fasilitator, buat apa?" kata Asnawi dalam pesan elektroniknya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.


Maka dari itu, ia mendorong penguatan peran BUMN menjaga stabilitas harga daging yang semakin melonjak beberapa bulan terakhir. Menurut Asnawi, kehadiran BUMN bisa menjamin kepastian harga.

"Tingginya harga daging di pasar ketika stoknya melimpah karena adanya oknum yang memonopoli dari hulu sampai hilir," kritiknya.

Kondisi ini diperparah dengan masuknya produk daging olahan impor ke Indonesia yang berakibat persaingan tidak kompetitif.

Pentingnya kehadiran pemerintah juga disuarakan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri agar harga daging di pasaran bisa dikendalikan.

Mansuri mengurai, harga daging sapi dalam beberapa bulan terakhir naik secara tidak lazim.

"Kenaikan daging sapi mulai tidak lazim, daya beli masyarakat belum pulih. Imbasnya banyak pedagang beralih ke dagangan lain, seperti ayam, ikan, dan seterusnya," tutup Mansuri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya