Berita

Daging sapi di pasaran. (Foto: Dok Kementan)

Bisnis

BUMN Harus Turun Tangan Kendalikan Harga Daging

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 13:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan diminta turun tangan mengendalikan lonjakan harga daging di pasaran.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi memandang, BUMN pangan seperti PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) hanya sebagai fasilitator. Dampaknya, tata niaga di pasaran dikuasai swasta dan membuat harga daging tak terkendali.

"Importir swasta sub ke PT Berdikari dan PT PPI tapi mereka enggak punya orang (untuk tata niaga). Kalau BUMN cuma jadi fasilitator, buat apa?" kata Asnawi dalam pesan elektroniknya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.


Maka dari itu, ia mendorong penguatan peran BUMN menjaga stabilitas harga daging yang semakin melonjak beberapa bulan terakhir. Menurut Asnawi, kehadiran BUMN bisa menjamin kepastian harga.

"Tingginya harga daging di pasar ketika stoknya melimpah karena adanya oknum yang memonopoli dari hulu sampai hilir," kritiknya.

Kondisi ini diperparah dengan masuknya produk daging olahan impor ke Indonesia yang berakibat persaingan tidak kompetitif.

Pentingnya kehadiran pemerintah juga disuarakan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri agar harga daging di pasaran bisa dikendalikan.

Mansuri mengurai, harga daging sapi dalam beberapa bulan terakhir naik secara tidak lazim.

"Kenaikan daging sapi mulai tidak lazim, daya beli masyarakat belum pulih. Imbasnya banyak pedagang beralih ke dagangan lain, seperti ayam, ikan, dan seterusnya," tutup Mansuri.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya