Berita

Daging sapi di pasaran. (Foto: Dok Kementan)

Bisnis

BUMN Harus Turun Tangan Kendalikan Harga Daging

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 13:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan diminta turun tangan mengendalikan lonjakan harga daging di pasaran.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi memandang, BUMN pangan seperti PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) hanya sebagai fasilitator. Dampaknya, tata niaga di pasaran dikuasai swasta dan membuat harga daging tak terkendali.

"Importir swasta sub ke PT Berdikari dan PT PPI tapi mereka enggak punya orang (untuk tata niaga). Kalau BUMN cuma jadi fasilitator, buat apa?" kata Asnawi dalam pesan elektroniknya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.


Maka dari itu, ia mendorong penguatan peran BUMN menjaga stabilitas harga daging yang semakin melonjak beberapa bulan terakhir. Menurut Asnawi, kehadiran BUMN bisa menjamin kepastian harga.

"Tingginya harga daging di pasar ketika stoknya melimpah karena adanya oknum yang memonopoli dari hulu sampai hilir," kritiknya.

Kondisi ini diperparah dengan masuknya produk daging olahan impor ke Indonesia yang berakibat persaingan tidak kompetitif.

Pentingnya kehadiran pemerintah juga disuarakan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri agar harga daging di pasaran bisa dikendalikan.

Mansuri mengurai, harga daging sapi dalam beberapa bulan terakhir naik secara tidak lazim.

"Kenaikan daging sapi mulai tidak lazim, daya beli masyarakat belum pulih. Imbasnya banyak pedagang beralih ke dagangan lain, seperti ayam, ikan, dan seterusnya," tutup Mansuri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya